Penerapan Prinsip "Recognition of HIV/AIDS as a Workplace Issue" dalam Peraturan Perundangan di Indonesia sebagai Bentuk Perlindungan Pekerja Penyandang HIV/AIDS

AMALIA KURNIAPUTRI, Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Pemahaman yang rendah terhadap HIV/AIDS membuat penderitanya menghadapi perlakuan tidak adil di lingkungannya, salah satunya di dunia kerja. Laporan Perkembangan HIV/AIDS & Infeksi Menular Seksual dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa persentase infeksi HIV tertinggi didominasi oleh kelompok usia produktif yang turut diakui dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.68/MEN/IV/2004 dan dianggap berdampak negatif terhadap produktivitas perusahaan. Namun sejauh ini kesepakatan dan kebijakan yang dikeluarkan belum mengimplementasikan secara maksimal pilar penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja; prinsip recognition of HIV/AIDS as a workplace issue. Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip tersebut dalam peraturan ketenagakerjaan serta meninjau bagaimana mengakomodir perlindungan terhadap pekerja/buruh dengan HIV/AIDS di dunia kerja melalui peraturan lebih konkrit. Metode penelitiannya menggunakan yuridis empiris disertai library research dan field research di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, International Labour Organization Indonesia, dan Yayasan AIDS Indonesia. Pendekatannya dengan Statute Approach dan Comparative Approach untuk meneliti aturan hukum di Indonesia dan dibandingkan dengan negara Civil Law System maupun Common Law System mengenai HIV/AIDS dan Ketenagakerjaan. Serta termasuk sebagai Penelitian Deskriptif Eksploratif dalam menggambarkan penggunaan prinsip tersebut untuk peraturan perundangan yang sebaiknya digunakan di Indonesia. Penelitian ini menunjukan bahwa sampai saat ini belum ada langkah represif dalam kebijakan yang dikeluarkan, peran elemen penting ketenagakerjaan belum maksimal, belum ada alokasi anggaran khusus untuk HIV/AIDS di dunia kerja, serta belum sepenuhnya menjalankan komitmen yang dibuat dalam tingkat Nasional dan Internasional. Dari ulasan tersebut, diharapkan peraturan yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah Indonesia maupun pemberi kerja kedepannya; memasukkan frasa yang representatif, menerapkan langkah represif, pembukaan status HIV/AIDS dengan syarat dan pengecualian, serta menguraikan tindakan diskriminatif terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS di tempat kerja sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hak-hak pekerja/buruh dengan HIV/AIDS.

Misapprehension of HIV/AIDS indicates sufferers face unfair treatment in their surroundings; one of those is in the workplace. The Ministry of Health's HIV/AIDS & Sexually Transmitted Infections Reports shows that the productive age group dominates the highest percentage of HIV infections, it's also acknowledged through the Decree of the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number: KEP.68/MEN/IV/2004 and considered to have a negative impact on company productivity. Nevertheless the pillars of HIV/AIDS prevention in the workplace-the principle of recognition of HIV/AIDS as a workplace issue-still have not been fully implemented in the agreements and policies issued so far. This thesis main objectives are to determine the implementation of this principle in the regulations as well as to observe how to accommodate workers/laborers with HIV/AIDS protections through definite regulations. Thus, the author uses juridical and empirical analysis techniques supplemented by an approach based on regulations as an abstract requirement (library analysis) and direct field study (field research) at the Ministry of Manpower Republic Indonesia, International Labor Organization of Indonesia, and Yayasan AIDS Indonesia. The approach is to analyze the rule of law in Indonesia with the Statute Approach and Comparative Method and to compare it with the Civil Law System and the Common Law System on HIV/AIDS and Labour Law. It is also included in describing the use of these principles in legislation which should be used in Indonesia as an Explorative Descriptive Research. This study shows that so far there has been no repressive step in policies issued, the role of essential elements of the workforce has not been maximized, there has been no specific funds allocation for HIV/AIDS in the world of work, and commitments conducted at national and international level have not been fully enforced. From this analysis, regulations released by both the Government of Indonesia and employers in the future are anticipated to; include representational phrases, enforce repressive steps, disclose HIV/AIDS status with conditions and exceptions, define discrimination against people living with HIV/AIDS in the workplace to achieve an acknowledgement and preservation the rights of workers/laborers with HIV/AIDS.

Kata Kunci : HIV/AIDS di Dunia Kerja, Hukum Ketenagakerjaan