TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM SUATU PERJANJIAN BERDASARKAN PASAL 1338 AYAT (3) KUHPERDATA

RINDU SETYANINGRUM, Dr. R.A. Antari Inaka Turiningsih, S.H., M.Hum.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mutlak atau tidaknya penerapan asas itikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dalam suatu perjanjian, serta mengetahui akibat hukum apabila asas itikad baik tidak diterapkan dalam perjanjian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, teori-teori hukum, serta bahan-bahan hukum lain yang relevan dengan penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas itikad baik mutlak diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang dimaknai sebagai redelijkheid en billijkheid, yaitu rasional dan patut dengan acuan norma-norma objektif sebagai sumber hukum untuk memenuhi kepastian hukum dan keadilan terhadap para pihak dalam perjanjian. Apabila dalam pelaksanaan suatu perjanjian tidak diterapkan asas itikad baik, maka pengadilan sebagai lembaga yang berwenang untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal ini sejalan dengan fungsi itikad baik yaitu untuk membatasi dan meniadakan, dalam hal ini isi perjanjian agar perjanjian dilaksanakan dengan menerapkan itikad baik.

This study has a purpose to understand and analyse if the good faith is strictly applied in the a agreement as stated in the article 1338 section (3) of the Indonesian Civil Code, and its legal consequences for not applying the principle of good faith in the agreement. The research method used in this study is a normative approach method by analyzing statutory law, precedent, legal theories, and other legal materials that are relevant to the application of the principles of good faith in the implementation of the agreement. The results show that the principle of good faith is strictly applied in the implementation of the agreement as stated in article 1338 section (3) of the Indonesian Civil Code which defined as reasonableness and equity (redelijkheid en billijkheid) that refer to the objective norms as source of law so it fulfills the supreme of law and fairness for the parties. An agreement which doesn't obey the principle of good faith, the court conduct by judges has jurisdiction to declare that the agreement is null and void either partially or entirely, based on the principle of good faith's functions to limit and abolish.

Kata Kunci : perjanjian, asas itikad baik