Pelaksanaan Prinsip Freedom of Exploration and Use of Outer Space sehubungan dengan Pengembangan Teknologi Propelan di Indonesia

MIRFAN RONALDI A, Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Prinsip freedom of exploration and use of outer space dalam Outer Space Treaty 1967 adalah berlaku bagi semua negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, berdasarkan persamaan dan sesuai hukum internasional. Kondisi antariksa yang demikian mengharuskan negara menguasai teknologi canggih untuk bisa melaksanakan prinsip tersebut. Alih teknologi seringkali menjadi pilihan suatu negara untuk mempercepat penguasaan teknologi keantariksaanya khususnya agar dapat mengakses antariksa secara mandiri. Namun hal itu menjadi tidak mudah mengingat adanya sifat guna ganda pada roket dan teknologi yang terkait dengannya serta adanya upaya sejumlah negara yang tunduk kepada MTCR untuk mengendalikan dan membatasi penyebaran misil dan teknologi yang berhubungan dengan misil tersebut. Dampak fenomena tersebut juga turut dirasakan Indonesia dalam upaya mengembangkan teknologi propelan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberadaan prinsip freedom of exploration and use of outer space dalam kerangka hukum internasional mampu melindungi upaya Indonesia dalam mengembangkan teknologi propelan sebagai langkah mencapai kemandirian peluncuran wahana antariksa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan prundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip freedom of exploration and use of outer space tidak membatasi bentuk upaya apa saja yang dapat dilakukan negara untuk melaksanakannya, tetapi pengembangan teknologi propelan yang diupayakan Indonesia melalui alih teknologi nyatanya mengalami kendala akibat adanya sikap protektif negara yang mengusai teknologi itu, yang mana hal ini menunjukkan bahwa prinsip yang bersangkutan seolah menutup mata terhadap kenyataan bahwa untuk dapat melaksanakan prinsip tersebut secara mandiri membutuhkan teknologi keantariksaan yang bersifat guna ganda dan alih teknologi yang diupayakan Indonesia adalah salah satu caranya.

The principle of freedom of exploration and use of outer space in the 1967 Outer Space Treaty is applies to all countries without discrimination of any kind, on a basis of equality and in accordance with international law. Such space conditions require the state to master advanced technology to be able to implement the principle. Technology transfer is often the choice of a country to accelerate the mastery of the space technology, especially in order to be able to access space independently. However, this is not easy due to the dual use nature of rocket and its associated technology and there are efforts of a number of countries who affiliated with MTCR to control and limit the spread of missile and missile related technology. The impact of this phenomenon had also been affecting Indonesia in its efforts to develop propellant technology. This legal writing aims to determine the extent to which the existence of the principle of freedom of exploration and use of outer space within the framework of international law is able to protect Indonesia's efforts in developing propellant technology as a step to achieve independence in the launch of space vehicles. This research is a descriptive-normative legal research using secondary data. The data were analyzed using qualitative methods and conclusions were drawn deductively. This research uses the statutory, conceptual and historical approach. The results of the research show that although the principle of freedom of exploration and use of outer space does not limit the forms of efforts that can be made by the state to implement it, but the development of propellant technology pursued by Indonesia through technology transfer is in fact experiencing obstacles due to the protective attitude of the state who masters such technology, which shows that the principle concerned has ignored the fact that in order to be able to implement the principle independently, it requires space technology that has dual use nature and the transfer of technology pursued by Indonesia is one of the ways.

Kata Kunci : Prinsip, Antariksa, Propelan, Outer Space Treaty 1967, Indonesia