THE URGENCY TO IMPOSE CRIMINAL SANCTION FOR THE ILLEGAL PEER-TO-PEER LENDING SERVICE IN INDONESIA

BENEDICTA CHRISTY A, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M. (HR)., Ph.D.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Saat ini, orang berusaha menciptakan metode layanan keuangan yang paling efektif, sederhana, dan cepat. Seiring dengan perkembangan financial technology, para pelaku bisnis memiliki ide untuk membuat sebuah layanan pinjaman online. Namun, kemudahan dan kesederhanan dari pinjaman online diikuti oleh berbagai permasalahan, insiden, dan tindakan criminal yang terjadi di masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberi solusi dengan memberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah OJK sudah melindung hak masyarakat dan apakah pemerintah sudah memberikan kepastian hukum kepada masayarakat. Penelitian Hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang sebagian besar berfokus pada hukum dan studi literatur untuk menganalisis permasalahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif normative dengan menganalisis data sekunder yang dihasilkan dari studi pustaka dan analisis normatif.. Setelah melakukan analisis, penelitian hukum ini sampai pada suatu kesimpulan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah Indonesia belum memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 77/POK.01/2016.

Nowadays, people are trying to create the simplest, fastest, and most effective means of financial service. Along with the development of financial technology, business actors come to the solution to create a financial technology peer-to-peer lending. However, the ease and simplicity of financial technology is resulted with problems, incidents, and crimes which eventually affects the society. The Otoritas Jasa Keuangan (OJK) has come to a solution by enacting the OJK Regulation no. 77POJK.01/2016 regarding Technology-Based Lending and Borrowing Services. This research is aimed to analyse whether or not OJK has protected the rights of the citizen and the government has given legal certainty to the citizen. This Legal Research employs normative legal research method which predominantly relies on laws and regulations along with literature studies to analyse the issues. The approach used in this the normative qualitative approach which analysed the secondary data resulted from the library study and form a normative analysis. After conducting the analysis, this Legal Research comes to a conclusion that OJK and the government has not yet given the legal certainty and legal protection to the citizen through the OJK Regulation no. 77/POJK.01/2016.

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Financial Technology, Peer-to-peer Lending Entity, OJK Regulation no. 77/POJK.01/2016