Analysis on the Compliance of Article 81(7) of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of the Year 2016 with Indonesia's Obligations under Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights
LOUISA ELSIE H, Devita Kartika Putri, S.H., LL.M.
2020 | Skripsi | S1 HUKUMSebagai tanggapan terhadap kenaikan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2015, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016. Peraturan ini menciptakan ancaman pidana baru terhadap kekerasan seksual terhadap anak, serta menciptakan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tindakan kebiri kimia telah memicu kontroversi hak asasi manusia, karena tidanakan tersebut diterapkan tanpa persetujuan tindakan kedokteran. Objek analisis Penelitian Hukum ini memastikan kepatuhan tindakan kebiri kimia dengan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Penelitian Hukum ini menggunakan metode penelitian hukum berdasarkan doktrin penelitian normatif. Analisa terhadap pokok permasalahan Penelitian Hukum ini bersandar pada hukum dan peraturan serta studi literatur. Penelitian Hukum ini menyimpulkan bahwa pertama, tindakan kebiri kimia adalah pelanggaran terhadap Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan kedua, bahwa pelanggaran tersebut dapat dibenarkan berdasarkan pembatasan hak asasi manusia.
In response to a spike in child sexual violence cases in the year of 2015, Government Regulation in Lieu of Law number 1 of the year 2016 was enacted and later adapted into Law number 17 of the year 2016. This regulation introduces chemical castration as a criminal sanction for child sex offenders. The regulation has spurred human rights concerns due to issues with informed consent. This legal research seeks to assess whether chemical castration constitutes a violation of Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights. This legal research employs the normative method, studying principles of law, systems of law, the synchronisation of the law, the history of the law and policies, and laws in comparison to one another. The legal research draws on laws, books, journals, judgments, and other documents on which to base its findings. This legal research concludes that firstly, chemical castration is a violation of Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights and secondly, that such a violation may be justified according to the limitations of human rights.
Kata Kunci : Kebiri kimia, hak asasi manusia, perlindungan anak
