PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENINGKATAN KEWAJIBAN PEMBERI KERJA PADA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (Studi Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta Dengan Kejaksaan Negeri Bantul)

ARIF RAHMAN IRSADY, Prof. Dr. Ari Hernawan.,SH.,M.Hum

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang ditemukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan peran meningkatkan kepatuhan kewajiban pemberi kerja dalam jaminan sosial ketenagakerjaan; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan untuk mengefektifkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif dengan studi penelitian studi kepustakaan dengan menelusuri data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan cara pengumpulan data berupa studi dokumen. Penelitian empiris dilakukan di lokasi Kab. Bantul, teknik pengambilan sampel dengan cara non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Wawancara dilakukan terhadap responden dan narasumber dengan menggunakan alat berupa pedoman wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peran Jaksa Pengacara Negara dalam peningkatan kewajiban pemberi kerja pada program jaminan sosial ketenagakerjaan diketahui jika dalam peran peningkatan kewajiban jaminan sosial, Jaksa Pengacara mengalami kendala internal yaitu keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang perdata karena core business Jaksa masih pada bidang penuntutan, kurangnya jumlah personil, dan terbatasnya anggaran Jaksa Pengacara Negara. Kendala eksternal yaitu pelaksanaan kerja sama hanya terbatas pada surat kuasa khusus, lemahnya koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan Negeri Bantul, dan sanksi kepatuhan hanya bersifat administrasi. Upaya untuk mengefektifkan peran Jaksa Pengacara Negara melalui peningkatan pelaksanaan kerja sama dan upaya preventif pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara yaitu pertimbangan hukum kepada instansi terkait dengan jaminan sosial, tindakan hukum lain dengan mengundang pemberi kerja, dan pelayanan hukum kepada masyarakat terkait jaminan sosial.

The purpose of this research are (1) To find out and analyze the obstacles found by the State Attorney in performing the role of increasing the compliance of employers' obligations in labor social security; (2) To find out and analyze the efforts made by the BPJS Employment and Prosecutors Office to streamline the role of the State Attorney in increasing employer compliance in the registration of labor social security. This research is an empirical normative research. Normative legal research with library research studies by exploring secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, by collecting data in the form of document studies. Empirical research was carried out at the District. Bantul, a sampling technique using non-probability sampling with purposive sampling technique. Interviews were conducted with respondents and resource persons using tools in the form of interview guidelines. Data analysis uses qualitative analysis. Based on the results of research and discussion of the role of the State Attorney in increasing employers' obligations in the employment social security program, it is known that in the role of increasing social security obligations, the Attorney Attorney experiences internal constraints namely limited knowledge and experience in the civil field because the core business of the Prosecutor is still in the field of prosecution, the lack of personnel, and the limited budget of the State Attorney. External constraints namely the implementation of cooperation is only limited to special power of attorney, weak coordination between the BPJS Employment and the Bantul District Attorney, and compliance sanctions are only administrative in nature. Efforts to streamline the role of the State Attorney through enhancing the implementation of cooperation and preventive efforts to carry out the duties of the State Attorney namely legal considerations to agencies related to social security, other legal actions by inviting employers, and legal services to the community related to social security.

Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan