INDONESIA EXTRATERRITORIAL JURISDICTION OVER MISUSED PERSONAL DATA IN COMPARISON TO THE EUROPEAN UNION

MUCHAMMAD G A K, Devita Kartika Putri, S.H., LL.M.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Hingga saat ini, Indonesia masih belum memberlakukan RUU Perlindungan Data Pribadi. Dengan tidak adanya undang-undang utama yang mengatur perlindungan data pribadi, khususnya pada yurisdiksi ekstrateritorial mengenai sanksi pidana, akan menjadi ancaman bagi warga negaranya atas penyalahgunaan data pribadi yang terletak di luar wilayah Indonesia. Di sisi lain, negara-negara lain telah memberlakukan berbagai perlindungan data pribadi pada undang-undang nasionalnya, seperti UE misalnya, dengan peraturan GDPR yang mengatur perlindungan data yang sangat komprehensif dan dapat dianggap sebagai salah satu, terutama yurisdiksi ekstrateritorial. Penelitian Hukum ini menggunakan metode penelitian hukum dan perbandingan hukum yang mengacu pada kerangka kerja normatif. Ini terutama bergantung pada hukum dan peraturan bersama dengan studi literatur untuk membuat analisis tentang masalah tersebut.

Until now, Indonesia still not yet enforce the Personal Data Protection bill. With the non-existence of the main law that regulates personal data protection, specifically on its extraterritorial jurisdiction on its criminal sanctions, it will become a threat towards its citizens over personal data misuse that is located outside Indonesia territory. On the other hand, other states has enforced various personal data protection to its national laws, EU for instance, with its GDPR that regulates data protection very comprehensive and can be considered as one of the leading regulations in regards to data protection, especially its extraterritorial jurisdiction. This Legal Research employs statutory and comparative legal research method that refers to normative framework. It predominantly relies on laws and regulations along with literature studies to render analysis on the issues.

Kata Kunci : GDPR, UU ITE, Data Protection, Extraterritorial Jurisdiction