KESESUAIAN PERUBAHAN DALAM PASAL 5 PERMENDAGRI NOMOR 117/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULADAN KAITANYA DENGAN UU NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

ABDUSSALAM SYURAIH, Prof. Dr. Sulistiowati., S.H., M.Hum

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Kegiatan Impor merupakan hal yang telah menjadi bagian dair kehidupan negara dan masyarakat sehari-harinya, hal tersebut dikarenakan kegiatan impor digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk juga gula. Impor gula merupakan kegiatan yang telah dilakukan bertahun tahun oleh masyarakat dengan mengandalkan adanya izin impor dari pemerintah khususnya kementerian perdagangan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 117 Tahun 2015 tentang kebijakan impor. Dalam hal kementerian perdagangan memberikan izin impor muncul beberapa pertanyaan dan isu pelanggaran adanya kegiatan monopoli berdasarkan izin impor tersebut. Penulis menelusuri bagaimana adanya timbulnuya pelanggaran terhadap undang-undang persaingan usaha akibat dijalankanya kebijakan impor tersebut. Dimana penulis mengadakan interviu ke KPPU dan mencari data melalui literatur untuk dapat menunjukan adanya pelanggaran terhadap peraturan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha apabila kebijakan impor tersebut tetap dijalankan melalui pemberian izin kepada beberapa perusahaan yang terpilih saja. Yang mana hasilnya menyatakan bahwa terdapat pelanggaran dari adanya penerapan izin impor tersebut yang mana memiliki kontradiksi dengan isi UU 5 tahun 1999 kepada perusahaan tertentu yang menerima izin impor karena menimbulkan persekongkolan dari pemegang izin atau tender.

Import activities are things that have become a part of the daily life of the country and society, this is because import activities are used to meet the needs of the community, including sugar. Sugar import is an activity that has been carried out for many years by the community by relying on import licenses from the government, especially the ministry of commerce based on Ministerial Regulation Number 117 of 2015 concerning import policies. In the case of the Ministry of Trade granting import licenses several questions arise and issues violating the existence of monopoly activities based on the import permit. The author traces how there arose a violation of business competition laws due to the implementation of the import policy. Where the authors conduct interviews with KPPU and look for data through the literature to be able to show a violation of the rules prohibiting monopolistic practices and business competition if the import policy is still carried out through granting permits to selected companies only. Which results state that there is a violation of the application of the import permit which has a contradiction with the contents of Law 5 of 1999 to certain companies that received import licenses because it caused a conspiracy from the permit holder or tender.

Kata Kunci : Persekongkolan, Pasal 5, Izin Impor