ANALISIS KONSEP PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

MARIA FRANSISKA W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Dengan berlakunya Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka potensi kerusakan lingkungan hidup menjadi salah satu alasan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Hingga saat ini belum terdapat ketentuan hukum maupun teori yang menetapkan kriteria dan ukuran secara rigid mengenai KTUN yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Hal ini menimbulkan problematika terkait tolok ukur bagi Hakim PTUN dalam menentukan kriteria kerusakan lingkungan hidup yang bersifat potensial. Bertitik tolak pada permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) menentukan konsep dan ruang lingkup penundaan KTUN yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup oleh Hakim PTUN; (2) menganalisa tolok ukur Hakim PTUN dalam menentukan ada tidaknya potensi kerusakan lingkungan hidup dari pelaksanaan KTUN. Jenis penelitian adalah penelitian normatif. Penelitian yang bersifat deskriptif ini menggunakan bahan penelitian berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara narasumber, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan beberapa konsep mendasar tentang penundaan pelaksanaan KTUN yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup oleh Hakim PTUN dengan adanya perluasan ruang lingkup pengaturan penundaan pelaksanaan KTUN. Dalam menentukan ada tidaknya potensi kerusakan lingkungan hidup dari pelaksanaan KTUN, Hakim PTUN dituntut memiliki pemahaman yang berwawasan lingkungan hidup baik dari aspek yuridis maupun teknis. Tolok ukur yang dapat digunakan diantaranya Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup, baik berupa instrumen kebijakan bersifat makro maupun instrumen kegiatan, selain alat bukti lainnya seperti hasil pemeriksaan labratorium dan keterangan Ahli. Penting bagi Hakim PTUN untuk mengedepankan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan semangat in dubio pro natura, salah satunya Prinsip Kehati-hatian (precautionary principles). Prinsip ini dapat menjadi landasan yuridis saat menentukan ada tidaknya potensi kerusakan lingkungan hidup dalam menetapkan Penundaan terutama saat Hakim PTUN berhadapan dengan ketidakpastian ilmiah.

By the enactment of Law Number 30 Year 2014 concerning The Government Administration, the potential for environmental damage is one of the reasons for postponing the implementation of the State Administrative Decision (KTUN). Until today there are no legal or theoretical provisions setting rigid criteria and measurements regarding KTUN that have the potential of causing environmental damages. This raises problems related to benchmarks for the Judges of the State Administrative Court (PTUN) in determining the criteria of potential environmental damages. Based on this problem, this study aims to: (1) determine the concept and scope of the suspension of KTUN that have the potential of causing environmental damages by the Judges of PTUN; (2) analyze the benchmarks of the Judges of PTUN in determining whether or not there are potential environmental damages from the implementation of KTUN. The type of this study is normative study. This descriptive study uses research material in the form of primary data and secondary data collected through literature study and informant interviews. Afterward it is qualitatively analyzed. The results of this study show that there are changes in some basic concepts regarding the implementation suspension of KTUN which could potentially cause environmental damages by the Judges of PTUN, by expanding the scope of the arrangement for the implementation suspension of KTUN. In determining whether or not there are potential environmental damages from the implementation of KTUN, the Judges of PTUN are required to have the understanding of an environmental insight, both in juridical and technical aspects. The benchmarks to be used include the Instrument for Preventing Environmental Damages, both in the form of macro policy instruments and activity instruments, in addition to other evidences such as laboratory test results and expert statements. It is important for the Judges of PTUN to prioritize the principles of environmental protection and management with the enthusiasm of in dubio pro natura, one of which is the Precautionary Principles. These principles can be a juridical basis when determining whether or not there are potential environmental damages in determining the Suspension of KTUN, especially when the Judges of PTUN is dealing with scientific uncertainty.

Kata Kunci : Penundaan, Keputusan Tata Usaha Negara, Potensi Kerusakan Lingkungan Hidup