KEBIJAKAN PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NUNUNG RAHMANIA, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., (HR), Ph.D.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

KEBIJAKAN PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nunung Rahmania , Sri Wiyanti Eddyono INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tentang kebijakan penanganan dan perlindungan tindak pidana perdagangan orang serta implementasinya di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kebijakan di masa yang akan datang terkait tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara dan dokumetasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses analisis data menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan. Pertama, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai wujud kebijakan daerah belum memberikan dampak positif dalam penanganan dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Kurangnya sosialisasi kepada para pelaksana kebijakan menghambat pelaksanaannya. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan daerah-pun tidak berjalan semestinya. Selain itu, kurangnya sosialisasi berdampak pula pada lemahnya koordinasi para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan penanganan dan perlindungan terhadap korban. Pada hakikatnya, banyaknya pihak yang terlibat dalam Gugus Tugas seharusnya mampu dalam penanganan dan perlindungan terhadap korban. Akan tetapi, sampai saat penelitian dilakukan belum disosialisasikannya kebijakan daerah tersebut kepada para pelaksana kebijakan. Kedua, Kelemahan implentasi kebijakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tersebut mengisyaratkan kepada Pemerintah Daerah agar di masa yang akan datang perlu meningkatkan sosialisasi terkait kebijakan kepada para pelaksana kebijakan dan meningkatkan mekanisme koordinasi yang sistematis dalam penanganan dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Korban, Penanganan dan Perlindungan, Kebijakan.

THE POLICY FOR HANDLING AND PROTECTION OF VICTIMS OF CRIMINAL TRAFFICKING IN PERSONS IN WEST NUSA TENGGARA PROVINCE Nunung Rahmania , Sri Wiyanti Eddyono ABSTRACT This study aims to analyze policies on handling and protecting of trafficking in persons victims and their implementation in West Nusa Tenggara Province and future policies related to trafficking in perosons in West Nusa Tenggara Province. The research method used in this study is empirical normative, namely research that uses primary data and secondary data. Primary data were acquired through interviews and documentation, while secondary data were acquired from primary, secondary, and tertiary legal materials. The process of analyzing data uses the legal approach and conceptual approach. The results found several matters. First, the Regional Regulation and Governor Regulation in West Nusa Tenggara Province as a form of regional policy have not provide a positive impact on the handling and protection of trafficking in perosns victims. Lack of socialization to policy implementers hinders its implementation. Thus, the implementation of regional policy did not work properly. Moreover, the lack of socialization impacts on low coordination of policy implementers in implementing the handling and protection of victims. The number of parties involved in the Task Force should be capable of handling and protecting the victims. However, until this research was conducted, the regional policy had not been socialized to the policy implementers. Second, the weakness of the implementation of Regional Regulation and Governor Regulation implies to Regional Government. Therefore, it is necessary to improve the socialization concerning the policy toward the policy implementers and enhance systematic coordination mechanisms in the handling and protection of trafficking in perosns victims in West Nusa Tenggara Province in the future.

Kata Kunci : Handling and Protection, Human Trafficking, Policy, Victims.