TELAAH KRITIS MENGENAI TUGAS DAN KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Dicke Muhdi Gailea, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Penulisan Hukum ini dilatarbelakangi oleh praktek pemerintahan di wilayah kabupaten/kota yang mana seringkali terjadi tumpang tindih dari segi tugas dan kewenangan sekretaris daerah selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU ASN bahwa Jabatan Tinggi terdiri atas Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Madya, Pratama. Jabatan Tinggi Pratama untuk sekretaris daerah kota. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah, mengatakan bahwa harus terdapat beberapa kondisi yang mana sekretaris daerah bisa diberhentikan dan atau ditetapkan pelaksana tugas untuk sementara. Penulisan hukum ini bersifat normatif empiris dengan implementasi atau implikasi pemberlakuan ketentuan normatif dalam dampak peristiwa hukum yang secara nyata terjadi pada beberapa daerah di Indonesia yang kemudian dikaji dengan metode analisis kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan data yang didapat dari hasil Penulisan, dapat ditarik kesimpulan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai kualifikasi jabatan PNS mengalami pergeseran paradigma dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pengangkatan maupun pemberhentian sekretaris daerah sebagaimana Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah mengalami konfrontasi. Praktek kerja dari sekretaris daerah di lingkup Pemerintahan sebagai pembantu kepala daerah tidak sesuai amanat Pasal 3 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS terhadap Jam Kerja. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 Tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah mengatur substansi yang sama dan lebih rinci.

The legal research is based on the practice of governance in the regency/ city area which often overlaps in terms of the duties and authorities of the regional secretary as a civil servant based on Law Number 5 of 2014 Regarding Civil Apparatus. Pursuant to Article 19 paragraph (1) of the ASN Law that high positions consist of Main High Leadership Officers, Associate, Primary. Primary positions are for the city regional secretary. As stipulated in Presidential Regulation Number 3 of 2018 Concerning Acting Regional Secretary, said that there must be a number of conditions in which the regional secretary can be dismissed and/or set for temporary task. Legal research method presented in this thesis is empirical normative with the implementation or implication of the application of normative provisions in the impact of legal events that actually occur in several regions in Indonesia wich are then reviewed by qualitative analysis methods and presented descriptively. Based on the data obtained from the results of the Writing, it can be concluded that, Law Number 5 of 2014 concerning the qualifications of Civil Servant Positions experiences a paradigm shift in the process of governance. The appointment and dismissal of the regional secretary in accordance with Article 5 of Presidential Regulation Number 3 of 2018 Concerning Acting Regional Secretary has a confrontation. The work practice of the government as assistant to the head of the region is not in accordance with the mandate of Article 3 Number 1 of the Government Regulation Number 53 Year 2010 Concerning Discipline Of Civil Servant On Working Hours. As with Government Regulations Number 53 of 2010, Article 1 of Presidential Decree Number 68 of 1995 Concerning Working Days in the Environment Government Institutions regulate the same substance and in more detail.

Kata Kunci : Tugas dan Kewenangan Sekretaris Daerah, Jabatan Fungsional, Sekretaris Daerah Pembantu Kepala Daerah./ Duties and Authority of the Regional Secretary, Functional Department, Regional Secretary to the Assistant Regional Head.