Implementasi Kepatuhan Hukum Terhadap Norma Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi

ZUHRI TRIANSYAH, Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis realita kebakaran hutan dan lahan serta bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Jambi, dan juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis berbagai upaya dalam meminimalisir faktor penghambat kepatuhan hukum terhadap norma hak asasi manusia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang sejauh ini terjadi di Provinsi Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan menggabungkan dua jenis data, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa responden dan narasumber. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif evaluatif dengan menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini memiliki dua kesimpulan, kesimpulan pertama menunjukkan bahwa rekapitulasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi pada kurun waktu 2016 hingga tahun 2019 terus meningkat dan menyebabkan masyarakat Jambi telah terpapar ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Dalam hal ini, telah terjadi pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang diatur dalam Pasal Pasal 28H (1) UUD NRI tahun 1945, Pasal 9 (3) UU Nomor 39 tahun 1999, dan Pasal 12 ICESCR. Kesimpulan kedua menunjukkan bahwa berbagai strategi penanganan kebakaran dan hutan dan lahan telah dilakukan, namun terdapat berbagai kendala yang menyebabkan kepatuhan hukum terhadap norma hak asasi manusia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi masih belum berjalan secara maksimal, khususnya dalam mencapai Sustainable Development Goals, karena sejauh ini belum dibentuknya suatu kerangka parameter hukum yang mengikat yaitu human rights impact assessment terhadap serangkaian kebijakan yang akan ditetapkan, baik dari pemerintah maupun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Selain itu, berdasarkan laporan The Special Representative of Secretary-General United Nations Human Rights Council menjelaskan bahwa selain Negara, perusahaan dan pelaku usaha lainnya juga memiliki kewajiban terhadap hak asasi manusia untuk melakukan proses human rights due diligence dalam kegiatan usahanya.

This legal research aims to determine and analyze the reality of forest and land fires as well as human rights violations in the province of jambi, moreover, this research is also aimed towards identifying and analyzing various efforts in order to minimize factors that obstruct legal compliance towards human rights norms in handling forest and land fires that has happened in Jambi This research is an empirical normative legal research by combining two types of data, namely secondary data and primary data. Secondary data shall cover primary and secondary legal materials, while primary data shall cover interviews with several respondents and interviewees. Analysis of the data used in this study is qualitatively evaluative using deductive methods to draw out conclusions. This research resulted in two conclusions, the first conclusion shows that the recapitulation of forest and land fires in Jambi during the period 2016 to 2019 continues to increase and causes the Jambi community to be exposed to ISPA (Acute Respiratory Infection). In this case, there has been a violation of the right to a good and healthy environment as regulated in Article 28H (1) of the 1945 NRI Constitution, Article 9 (3) of Law Number 39 of 1999, and Article 12 of ICESCR. The second conclusion shows that various strategies for handling fire and forest and land fires have been carried out, but there are various obstacles that cause legal compliance towards human rights norms in handling forest and land fires in Jambi Province still not enforced to its maximum extent, especially in achieving Sustainable Development Goals, due to the fact thatthere is a lack of binding legal parameter framework namely the human rights impact assessment towards policies that were taken, both from the government as well as the National Human Rights Commission. In addition, based on the report of The Special Representative of the Secretary-General United Nations Human Rights Council explained that in addition to the State, companies and other business actors also have obligations on human rights to carry out the process of human rights due diligence in their business activities.

Kata Kunci : Kepatuhan Hukum, Hak Asasi Manusia, Kebakaran Hutan Dan Lahan, Provinsi Jambi/ Legal Compliance, Human Rights, Forest and Land Fires, Jambi Province