KAJIAN YURIDIS PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) PADA TINDAKAN MEDIS BERISIKO TINGGI YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER GIGI PRAKTIK MANDIRI DI KABUPATEN BANTUL

RICA HENDRIANA, Dr. Rimawati, S.H ; M.Hum

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM KESEHATAN

INTISARI Oleh: Rica Hendriana dan Rimawati Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis alasan dokter gigi praktik mandiri di Kabupaten Bantul belum semuanya menyelenggarakan pemberian persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) dalam tindakannya melakukan pencabutan gigi dan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi dokter gigi praktik mandiri di Kabupaten Bantul Yogyakarta tidak menggunakan persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) dalam praktik mandirinya serta peran persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) sebagai alat perlindungan hukum bagi penyelenggaraan praktik dokter gigi mandiri di Kabupaten Bantul. Jenis penelitian ini merupakan yuridis-empiris. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Data Primer bersumber dari penelitian lapangan, yaitu dari subyek penelitian. Sementara itu, data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh tiga kesimpulan. Pertama, alasan para dokter gigi belum menyelenggarakan persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) secara tertulis dalam tindakan medis berisiko tinggi berupa pencabutan gigi dikarenakan demi efisiensi. Kedua, faktorfaktor yang menjadi kendala bagi dokter gigi praktik mandiri di Kabupaten Bantul belum menyelenggarakan persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) secara tertulis meliputi keterbatasan sumber daya, tidak mengetahui format baku persetujuan tindakan kedokteran (informed consent), dan komplain dari pasien. Ketiga, keberadaan persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) mempunyai peran sebagai alat bukti pembelaan diri bagi dokter gigi terhadap kemungkinan adanya tuntutan pidana dan/atau gugatan dari pasien atau keluarganya.

ABSTRACT By: Rica Hendriana and Rimawati The objective of this research is to find out and analyze the reasons for the dentists self-practice in Bantul District have not all held informed consent in when carrying out tooth extraction and the factors that become obstacle for the dentists self-practice in Bantul District does not hold written informed consent and also the role of informed consent as a legal protection tool for the implementation of selfdentist practice in Bantul District. The type of this research is normative-empirical. The type of data used is primary and secondary. Primary Data is sourced from field research especially from subjects. Meanwhile, secondary data is sourced from literature research, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Withdrawal of conclusion is done in deductive. Based on the research results and analysis, three conclusions are obtained. Firstly, the main motive of the dentists has not held written informed consent in the high-risk medical action of tooth extraction due to efficiency. Secondly, the factors that become an obstacles for the dentist self-practice in Bantul District have not held written informed consent includes, the limitation of resources, not knowing the raw format of informed consent, and complaints from patients. Third, the existence of informed consent has a role as evidence for dentists on the possibility of criminal prosecution and/or claims from patients or their families.

Kata Kunci : Persetujuan Tindakan Kedokteran, Praktik Kedokteran, Perlindungan Hukum