POLITICAL SETTLEMENTS (PEMUFAKATAN POLITIK) DI ANTARA KESULTANAN DAN INSTITUSI PENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM KEBIJAKAN PERTANAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAIY HALAMAN SAMPUL

NURUL NURHANDJATI, 1. Prof. Dr. Cornelis Lay, MA;2. Dr. Budi Irawanto, MA

2020 | Disertasi | DOKTOR ILMU POLITIK

ABSTRAK Disertasi ini mengkaji upaya institusi tradisional mempertahankan kekuasaannya di tengah arus modernisasi. Pada proses transformasi tersebut, institusi tradisional sering kali tidak dapat mempertahankan kekuasaannya ketika berhadapan dengan institusi modern. Dengan mengambil kasus Kesultanan Yogyakarta maka pertanyaan yang diangkat adalah bagaimana Kesultanan Yogyakarta sebagai institusi pengambil keputusan tradisional melakukan pemufakatan politik untuk mempertahankan keberadaannya? Dengan menggunakan teori political settlements, penulis menjelaskan bagaimana Kesultanan melakukan pemufakatan politik dengan institusi pengambilan keputusan modern mengenai kebijakan pertanahan di DIY. Studi ini memiliki argumen bahwa untuk mempertahankan eksistensi dan otoritas dalam sistem politik modern, institusi tradisional harus melakukan proses negosiasi terus menerus hingga tercapai pemufakatan politik dengan institusi modern yang memiliki sumber legitimasi berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan sejarah untuk mendapatkan penjelasan mengenai upayaupaya Kasultanan untuk menghadapi institusi modern disekilingnya sejak tahun 1775-2012. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan pertama, dalam kerangka untuk mempertahankan kekuasaannya Kesultanan sebagai institusi pengambil keputusan tradisional melakukan negosiasi dan menghasilkan political settlements dengan berbagai lembaga pengambilan keputusan lain yang relatif lebih modern dan kuat darinya. Kedua, political settlements ini walaupun merupakan hasil dari negosiasi yang panjang dari rezim ke rezim, memperbaruinya dari waktu ke waktu serta pelaksanaannya menghindari konfrontasi secara terbuka, terbukti efektif untuk mempertahankan kekuasaan Kesultanan atas tanah. Ketiga, institusi pengambil keputusan yang berbeda sifatnya, tradisional dan modern, dapat hidup berdampingan dengan melakukan political settlements di dalam satu negara bahkan ketika berbeda level otoritasnya. Institusi tradisional dan modern tidak selalu harus dikotomis atau antagonistis dalam sebuah negara modern bila telah melakukan political settlements di antara kedua pihak. Empat, daya tahan political settlements ditopang oleh kesatuan dari masing-masing pihak. Ketika salah satu atau keduanya muncul bukan sebagai sebuah institusi tunggal maka political settlements yang dihasilkan tidak akan mampu bertahan lama. Dengan demikian Undang-undang Keistimewaan DIY No. 13 tahun 2012 merupakan political settlements terpenting sejak Yogyakarta berdiri, yang menguatkan legitimasi sekaligus mengembalikan kewenangan Kesultanan atas tanah dan politik di wilayahnya. Studi mengenai political settlements dengan Kesultanan Yogyakarta sebagai studi kasus ini mengkonfirmasi penggunaan political settlements bisa keluar dari tradisi klasikalnya yang ditandai dengan analisis mengenai post conflict society yang bersifat nasional. Kesultanan Yogyakarta mampu melakukan political settlements bukan semata-mata dengan politik nasional tetapi sekaligus dengan institusi pesaing baru yang mempunyai kewenangan pengambil keputusan di tingkat daerah.Studi kasus ini bisa membuktikan political settlements bisa digunakan pada ranah non konflik, pada tingkat lokal, atau berlapis tingkat lokal-nasional yang berulang dari rezim ke rezim. Melalui studi ini dapat dijelaskan bahwa political settlements bukan logika menang kalah, namun lebih kepada pemufakatan untuk kelanggengan legitimasi sistem secara keseluruhan.

ABSTRACT This dissertation examines the efforts of traditional institutions to maintain their power in the midst of modernization. In the process of transformation, the traditional institutions often cannot maintain their power when dealing with modern institutions. By taking the case of the Sultanate of Yogyakarta, the question raised is how the Sultanate of Yogyakarta as a traditional decisionmaking institution conducts political settlements to maintain its existence? Using political settlements theory, the author explains how the Sultanate conducts the political settlements with modern decision-making institutions regarding land policy in the Special Region of Yogyakarta (DIY). The study has the argument that to maintain existence and authority in the modern political system, traditional institutions must undertake a continuous negotiation process until the political settlement is achieved with modern institutions that have a different source of legitimacy.This research is included in a descriptive study with a historical approach to get an explanation of the efforts of the Sultanate to deal with the modern institutions that surround it. The data obtained is using documentation techniques and in-depth interviews. The results showed that the first; in the frame of maintaining its power, the Sultanate as a traditional decision-making institution negotiates and produces the political settlements with various other decision-making institutions that are relatively more modern and stronger. The second; These political settlements, even though they are the result of lengthy negotiations from regime to regime, updating them from time to time, and implementing them to avoid open confrontation, have proven effective in maintaining the Sultanate's authority over the land. The third; the decision-making institutions of different nature, traditional and modern, can coexist by conducting the political settlements within the same country even in different levels of authority. Traditional and modern institutions do not always have to be dichotomous or antagonistic in a modern country if they have conducted the political settlements between them. The forth, the durability of political settlements is supported by the unity of each party. When one or both of them emerge not as a single institution, the results of political settlements will not be able to last long. Therefore, the Privileges Law of DIY No. 13 in 2012 is the most important political settlement since the Special Region of Yogyakarta was founded, which strengthen the legitimacy and also restore the Sultanate's authority over the land and politics in its territory. The study of political settlements in the Sultanate of Yogyakarta as a case study confirms that the use of political settlements can come out of its classical tradition which is characterized by an analysis of national post conflict society. The Sultanate of Yogyakarta is able to do political settlements not only solely with national politics but also at the same time with new competing institutions that have decision-making authority at the regional level. This case study can prove that the political settlements can be used in the non-conflict domain, at the local level, or even at the local-national level which recurs from regime to regime. Through this study, it can be explained that the political settlements are not a logic of win-lose but rather an agreement to perpetuate the legitimacy of the system as a whole.

Kata Kunci : Kesultanan DIY,political settlements,Sultan Ground (SG),lembaga perwakilan