PROSES MEDIASI PADA KONFLIK ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DI TENGAH PERTUMBUHAN INDUSTRI DI DESA MLORAH, KECAMATAN REJOSO, KABUPATEN NGANJUK

TEGAR IKHSAN KH, Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA

2020 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis proses mediasi pada konflik antara pemerintah daerah dan masyarakat di Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Konflik ini bermula dari keberatan sebagian warga terhadap zonasisasi daerahnya untuk dijadikan lahan industri sesuai perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030. Selain itu, ketidaktahuan sebagian warga masyarakat terhadap perluasan lahan pabrik dan pembelian lahan pertanian secara besar-besaran oleh pihak ketiga (makelar) menambah kegelisahan warga masyarakat yang jika tidak segera diatasi dapat berujung dengan konflik. Mediasi diharapkan menjadi cara terbaik untuk memberikan keadilan dan menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Mediasi adalah salah satu cara untuk mentransformasikan konflik, mediasi lebih dipilih karena mampu mendefinisikan masalah dengan jelas dan memahami posisi masing-masing yang berselisih. Studi yang disebutkan di atas mengusulkan pembentukan mekanisme untuk meningkatkan resolusi konflik di tingkat kabupaten. Mekanisme ini berpusat pada (1) sejauh mana proses mediasi yang dilakukan pemerintah, dan (2) kendala-kendala yang dihadapi dalam proses mediasi. Hal ini diperlukan agar kita dapat mendefinisikan masalah dengan jelas, memahami posisi masing-masing dan bergerak lebih dekat ke resolusi. Proses mediasi yang terjadi di Desa Mlorah sudah berjalan dengan baik. Pertemuan dilakukan dengan dua cara yaitu informal dan formal. Tidak ada jadwal pasti pada pertemuan informal. Diskusi tersebut bisa ada ketika warga berkumpul santai di warung karena warga bisa menyampaikan pendapat secara blak-blakan. Disisi lain, ada satu warga yang dipercaya memediasi, membantu memberikan saran para pihak dalam menyelesaikan masalah ini. Pada pertemuan formal, masyarakat Desa Mlorah dan Perusahaan Kertarajasa, kedua belah pihak dipertemukan dalam rapat formal di balai Desa Mlorah. Kepala desa sebagai mediator dan warga masyarakat yang dipercaya sebagai co-mediator memandu dan membantu memberikan masing-masing pihak kesempatan untuk menjelaskan kepentingan dan mengekspresikan kegelisahannya. Hal itu dilakukan agar rapat berjalan secara kondusif dan menemukan solusi yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak. Hambatan terjadi ketika pihak yang berkonflik tetap bertahan pada pendapat masing-masing. Misalkan harga tanah yang ditawarkan oleh perusahaan terlalu murah atau masyarakat tidak mau pembelian dilakukan oleh makelar. Jika terjadi hambatan dalam kesepakatan, peran mediator menjadi sangat vital.

This thesis aims to analyze mediation process in resolving conflict between local government and local society amid of industrial growth in Mlorah, Sub-district Rejoso, Nganjuk. This conflict stems from the refusal of some residents to the zoning plan that will be used as industrial land in accordance with Local Regulation No. 02 of 2011 concerning the Spatial Planning for the Nganjuk Regency in 2010-2030. In addition, the ignorance of some members of the community towards the expansion of factory land and the purchase of agricultural land on a large scale by a third party (broker) adds to the anxiety of citizens, who if not immediately addressed can lead to conflict. Mediation is expected to be the best way to provide justice and resolve the problems that occur in the community. Mediation is one way to transform conflict, mediation is preferred because it is able to clearly define the problem and understand the position of each the disputing parties. The study mentioned above proposes the establishment of mechanisms to improve conflict resolution at the district level. This mechanism focuses on (1) the extent of the mediation process undertaken by the government, and (2) the constraints faced in the mediation process. This is necessary so that we can clearly define the problem, understand each other's position and move closer to resolution. The mediation process that occurred in Mlorah Village has been going well. Each party approve the results that have been agreed in the mediation process The meeting was held informally and formally. There is no fixed schedule for informal meetings. The discussion can be held when the residents gather casually in a "warung" (small shop) because the residents can express their opinions openly. On the other hand, there is one resident who is trusted to mediate, helping to give advice to the parties in resolving this problem. At a formal meeting, the people of Mlorah Village and the Kertarajasa Company, the two parties were brought together at a formal meeting at the Mlorah Village hall. The village head as the mediator and the community members who are trusted as co-mediators guide helped give each party an opportunity to explain their interests and express their concerns. This was done so that the meeting was conducive and able to find a solution that could be agreed by both parties. Obstacle arise when the parties to the conflict persists in their respective opinions. For example the price of land offered by the company is too cheap or the community does not want the purchase to be made by a broker. If there are obstacles in the agreement, the role of the mediator becomes very vital.

Kata Kunci : Resolusi Konflik, Mediasi, Mediator