Konsep Integrasi Politik Proseduralis dalam Perspektif Multikulturalisme Bhikhu Parekh
PRIMA AMRI, Dr. Hastanti Widy Nugroho, M.Hum.
2020 | Skripsi | S1 FILSAFATPenelitian "Konsep Integrasi Politik Proseduralis dalam Perspektif Multikulturalisme Bhikhu Parekh" membahas model integrasi politik prosedural dalam analisis multikulturalisme Bhikhu Parekh. Penelitian ini berangkat dari upaya model integrasi politik proseduralis dalam mewujudkan kesatuan politik masyarakat multikultural tanpa praktik diskriminasi dan homogenisasi kultural. Penelitian ini berusaha menganalisis kemampuan model integrasi politik proseduralis memenuhi tuntutan masyarakat multikultural dalam perspektif multikulturalisme Bhikhu Parekh. Tujuan Penelitian ini adalah: 1) menjelaskan secara rinci konsep integrasi politik proseduralis; 2) menganalisis konsep integrasi politik proseduralis dalam tinjauan multikulturalisme Bhikhu Parekh. Seluruh data penelitian diperoleh melalui studi pustaka yang terkait dengan objek material yakni konsep integrasi politik proseduralis dan objek formal multikulturalisme Bhikhu Parekh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hermeneutika filosofis dengan unsur metodis sebagai berikut: interpretasi, koherensi internal, kesinambungan historis, holistika dan deskripsi. Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, integrasi politik proseduralis merupakan model kesatuan politik yang menekankan prosedur secara sistematis dan eksplisit dalam pemerintahan, administrasi publik, kebijakan publik dan yurisprudensi. Pelaksanaan berbagai prosedur yang adil dan netral dikhususkan untuk menciptakan kestabilan masyarakat. Berbeda dengan model integrasi politik asimilasionis kemasyarakatan dan millet, proseduralis mewujudkan kesatuan dengan mengkombinasikan keberagaman kultural dengan menerapkan keadilan dan demokrasi prosedural yang menjamin hak kelompok kultural dari dominasi mayoritas. Implikasinya, struktur politik harus bersifat minimal dengan membatasi kekuasaan dan wewenang pemerintah sebatas pada pemenuhan hak kelompok kultural. Kedua, analisis multikulturalisme Bhikhu Parekh menunjukkan keterbatasan integrasi politik proseduralis. Keterbatasan tersebut terlihat pada pandangan proseduralis yang kurang memadai dalam memenuhi tuntutan masyarakat multikultural seperti mewujudkan kesatuan dalam keberagaman, pemenuhan hak komunal, struktur politik yang cenderung diskriminatif dan homogenisasi serta kemampuan mengolah konflik yang masih mengabaikan pentingnya dialog antar kultural dan rekognisi.
The research "Konsep Integrasi Politik Proseduralis dalam Perspektif Multikulturalisme Bhikhu Parekh" discusses a model of proceduralist political integration in the analysis of Bhikhu Parekh multiculturalism. This research departs from proceduralist political integration effort to realizing the political unity of multicultural societies without doing discrimination and cultural homogenization. This study seeks to analyze the ability of proceduralist political integration to meet the demands of multicultural societies from the perspective of the multiculturalism of Bhikhu Parekh. The aim of this research is: 1) explain in detail of proceduralist political integration; 2) analyze proceduralist political integration on the perspective of Bhikhu Parekh multiculturalism. All research data were obtained through literature studies related to material object, namely the concept of proceduralist political integration and formal object of Bhikhu Parekh multiculturalism. This research uses methods of philosophical hermeneutics with methodical elements: interpretation, internal coherence, historical sustainability, holistika and description. The aim of this research is: first, proceduralist political integration is a model of political unity that emphasizes systematic and explicit procedures in government, public administration, public policy and jurisprudence. The implementation of a variety of fair and neutral procedures is devoted to creating community stability. Unlike the assimilationist community and the millet model of political integration, the proceduralist embodies unity by combining cultural diversity also implementing justice and procedural democracy that guarantees the cultural group's right from majority domination. The implications is the political structure must be minimal by limiting the government's power and authority to the fulfilment of the cultural group's rights. Second, the analysis of Bhikhu Parekh multiculturalism show some limitation proceduralist political integration. These limitations are seen in the inadequate view of the Proceduralist in meeting the demands of multicultural society such as realizing unity in diversity, the fulfillment of communal rights, political structures that tend to discriminate and homogenize and the ability to process conflicts that still ignore the importance of intercultural dialogue and recognition.
Kata Kunci : Prosedural, Keadilan, Demokrasi, Struktur Politik, Multikulturalisme, Hak Komunal