Judging Democracy - A Comparative Study of Judicial Electoral Result Dispute Resolution Between India and Indonesia

M DWISTARAIFA R, Andy Omara (S.H., M.Pub&Int.Law, Ph.D.)

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Banyak pihak memuji kinerja Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam mengembangkan dan menjaga proses demokratisasi Indonesia. Salah satu tugas MKRI adalah penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Di tahun 2014, setelah dilanda skandal korupsi, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa MKRI tidak lagi mampu untuk mengadili sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah. Setelah putusan ini, undang-undang mengenai Pemilihan tersebut diubah dan memandatkan sebuah peradilan khusus untuk mengadili sengketa pemilihan tersebut. Mahkamah Konstitusi bersedia untuk mengadili sengketa hasil dari pemilihan tersebut hingga pembentukan badan peradilan khusus ini. Walaupun demikian, sejatinya Mahkamah Konstitusi melanggar putusannya sendiri. Pelanggaran ini beserta tuntutan kerja yang tinggi membahayakan kualitas dan kapasitas kerja Mahkamah. Skripsi ini meneliti bagaimana India, demokrasi terbesar di dunia, mengadili sengketa hasil pemilu. Dan membandingkan system Indonesia dengan system India, lalu juga akan dibandingkan dengan prinsip yang diamanatkan oleh hukum internasional.

Many have applauded the work of the Indonesian Constitutional Court in developing and safeguarding Indonesia's transformation into democracy. Among its functions, is electoral dispute resolution. In 2014, following a corruption scandal, it issued a judgment declaring that it is no longer competent to hear disputes from Regional Executive Elections. Following this ruling, the relevant statute was amended and it now mandates a new election tribunal, specific to hearing disputes arising from that election. Until its founding, the Constitutional Court is willing to temporarily hear the disputes. However, doing that puts the Constitutional Court in violation of its own holding. That, along with a pattern of overfilled docket, poses danger to the Court's quality and capacity. This paper investigates how India, the world's largest democracy, judicially handles electoral result disputes. It will assess the two systems in light of international expectations.

Kata Kunci : Sengketa Hasil Pemilu, Komparatif, Studi Komparatif, Comparative Law, Comparative Study, India, Indonesia, Electoral Dispute Resolution