Pola Usaha Tani Tembakau dan Peningkatan Kesejahteraan Petani Tembakau di Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten

ANITA WIJAYANINGTYAS, Krisdyatmiko, Dr., S.Sos., M.Si.

2020 | Tesis | MAGISTER PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Eksistensi tanaman tembakau ditengah desakan pengendalian tembakau dari berbagai pihak tidak terlepas dari pandangan petani atas keuntungan ekonomi yang dijanjikannya. Beberapa penelitian menunjukkan permasalahan kompleks yang dihadapi petani tembakau berkaitan dengan posisi tawarnya dalam tata niaga tembakau dan kesejahteraan petani tembakau. Kondisi demikian menjadikan kemitraan dengan perusahaan dalam usaha tani tembakau dikembangkan sebagai bentuk fasilitasi atas permasalahan kualitas hasil panen dan fluktuasi harga tembakau. Kemitraan antara petani tembakau dan perusahaan di beberapa daerah memang berjalan bukan tanpa permasalahan, tetapi memberikan kebermanfaatan bagi petani tembakau dalam bentuk peningkatan produktivitas lahan, memitigasi risiko-risiko dalam usaha tani tembakau, serta memberikan jaminan sarana produksi dan pemasaran paling efisien. Di Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, terdapat 4 perusahaan supplier tembakau yang menawarkan kemitraan dalam usaha tani tembakau. Meskipun demikian, tidak serta-merta menjadikan petani setempat memilih pola kemitraan dengan perusahaan, tetapi terdapat pola kemitraan dengan petani lainnya dan pola mandiri. Padahal salah satu perusahaan tersebut, yaitu PT Pratama Tembakau menawarkan kemitraan tembakau janturan yang memberikan kesempatan bagi petani tembakau berskala kecil mengolah hasil panen tembakau untuk meningkatkan pendapatan dari usaha tani tembakau. Berangkat dari pandangan Anthony Giddens mengenai dualitas agen dan struktur dalam teori strukturasi, maka petani tembakau sebagai “knowledgeable agent” bertindak berdasarkan kapasitasnya memahami realitas mengenai usaha tani tembakau dan pola usaha tani tembakau untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan. Realitas tersebut berkenaan dengan relasi kemandirian dan ketergantungan, penyaluran sumberdaya, serta upaya mengatasi kontradiksi dan konflik dalam bingkai dialektika kendali yang tampak pada tata niaga tembakau. Demikian pula dengan model kemitraan dari Sulistiyani, dimana kemitraan dibedakan menjadi kemitraan mutualistik, kemitraan melalui peleburan dan pengembangan dan kemitraan semu yang turut membangun keberagaman pola usaha tani tembakau. Melalui penelitian kualitatif berpendekatan fenomenologi dengan pengumpulan data berupa observasi partisipatif, wawancara dengan melibatkan 27 informan, penggunaan dokumen-dokumen terkait, serta pengambilan materi audio dan visual, didapati hasil bahwa pola usaha tani tembakau tidak terlepas dari motivasi ekonomi/ kepentingan ekonomi dari usaha tani tembakau yang kemudian mengarahkan petani untuk mempertimbangkan keuntungan ekonomi dari masing-masing pola usaha tani tembakau sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan, serta didukung oleh struktur dalam usaha tani tembakau yang tampak dalam tata niaga tembakau. Mekanisme tata niaga tembakau setempat menunjukkan keterbukaan rantai perdagangan tembakau baik tembakau basah maupun tembakau kering. Meskipun pola kemitraan dalam usaha tani tembakau dibangun untuk membuka ruang peningkatan keuntungan ekonomi dari usaha tani tembakau, tetapi pola kemitraan dipandang tidak sepenuhnya menguntungkan, sehingga terdapat petani yang memilih pola usaha tani tembakau secara mandiri. Keuntungan pola kemitraan dalam usaha tani tembakau yang dibangun melalui kesepakatan formal dalam pola kemitraan dengan perusahaan maupun nonformal untuk kemitraan dengan petani lainnya, yaitu pemberian fasilitas pendukung usaha tani tembakau dan kepastian pembelian tembakau. Sementara, keuntungan bagi petani pola mandiri adalah kebebasan dalam usaha tani tembakau dan posisi tawar dalam transaksi jual-beli tembakau.

The existence of tobacco plant amid the pressure of tobacco control from various parties is inseparable from the farmers' thought of the promising economic benefits. Several studies have shown that the complex problems faced by tobacco farmers are related to their bargaining position in tobacco trading and the welfare of tobacco farmers. These conditions make partnership scheme with company in tobacco farming developed as a form of crop quality issues and fluctuations in tobacco prices. The partnership between tobacco farmers and companies in several regions is indeed running with some problems, although it provides benefits for tobacco farmers in form of increasing land productivity, mitigating risks in tobacco farming, and providing guarantees as the most efficient production process and marketing. In Palar Village, Trucuk Subdistrict, Klaten Regency, there are 4 tobacco supplier companies offering partnerships, but it does not make all of the local farmers choosing the partnership schema with companies. Instead, there are partnership with other farmers and independent scheme, whereas one of the companies named PT Pratama Tembakau has offered partnership for janturan tobacco that provides opportunities for small-scale tobacco farmers to process tobacco harvests to increase their income from tobacco farming. From Anthony Giddens's thought of agency duality and structure in structuration theory, tobacco farmers as "knowledgeable agents" act based on their capacity to understand the reality of tobacco farming and tobacco farming schemas to gain economic benefits in improving welfare. This reality relates to the relation of independence and dependence, distribution of resources and efforts to overcome the contradictions and conflicts within the frame of dialectical control that appears in the tobacco trading system. The partnership models of Sulistiyani which devides partnerships into mutualistic partnership, partnership through fusion and development and pseudo-partnership helps to build the diversity of tobacco farming schemes. Through qualitative research with phenomenological approach by collecting data in the form of participatory observation, 27 informants interview, using related documents, and taking audio and visual materials, the results found that the tobacco farming scheme is inseparable from the economic motivations/ economic interests of tobacco farming which direct farmers to consider the economic benefits of each tobacco farming scheme as an effort to improve their welfare which supported by the structure of tobacco farming that appears in the tobacco trading system. The local tobacco trading mechanism shows the availability of the tobacco trading supply chain both wet and dry tobacco. Although the partnership scheme in tobacco farming is built to open space to increase the benefits of tobacco farming, the partnership sheme is seen as not fully profitable and there are farmers who choose independent scheme. Advantages of partnership scheme in tobacco farming are established through a formal agreements in partnership with companies and non-formal arrangements for partnerships with other farmers, namely the provision of supporting facilities for tobacco farming and the certainty of tobacco purchase. Meanwhile, benefit for independent scheme farmers is implied as a freedom in tobacco farming and their bargaining position in tobacco trading transactions.

Kata Kunci : Petani Tembakau, Pola Usaha Tani, Tata Niaga dan Kesejahteraan