Pelaksanaan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Tarakan Di Provinsi Kalimantan Utara

AYU KARTIKA SARI, Dr. Rimawati, S.H., M.Hum.

2020 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui dan menganalisis yang menjadi alasan belum terbentuknya Majelis Pengawas Daerah Notaris di Provinsi Kalimantan Utara; (2) Mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan pengawasan Notaris di Provinsi Kalimantan Utara yang belum terbentuk Majelis Pengawas Daerah. Jenis penelitian ini adalah empiris yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari subjek penelitian dengan cara wawancara menggunakan pedoman wawancara. Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan. Data sekunder dilakukan dengan membaca, menelaah dan mengkritisi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dapat ditunjukkan sebagai berikut: (1) Belum dibentuk Majelis Pengawas Daerah di Provinsi Kalimantan Utara karena masih sedikitnya jumlah Notaris di setiap Kabupaten Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung, masih kurangnya Majelis Pengawas Daerah dari unsur ahli/akademisi dan sampai saat ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Utara belum terbentuk. (2) Pelaksanaan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Tarakan di Provinsi Kalimantan Utara dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih ada terdapat kendala yaitu karena faktor geografis wilayah pengawasan dan faktor pendanaan.

The aims of this research are (1) to examine and to analyze why the Regional Notary Supervisory Council in North Kalimantan has not been formed, and (2) to examine and to analyze the implementation of notary supervisory in North Kalimantan that has not formed the Regional Supervisory Council. This is an empirical and descriptive study. Data used consists of primary and secondary data. The primary data was obtained through interview using interview guidelines. The secondary data was gained from literature study. The researcher got the secondary data by reading, examining, and criticizing law material consisting of primary law material, secondary law material, and tertiary law material. The research was conducted in North Kalimantan, while the analysis was done using qualitative method. Result and discussion of the research show that, first, (1) the Regional Supervisory Council has not been formed because of a small number of notaries in regency in North Kalimantan, namely Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung. Moreover, the number of the Regional Supervisory Council still lacks of academicians/experts and the office of the Ministry of Law and Human Rights in North Kalimantan has not been formed. Second (2), the implementation of notary supervisory by the Regional Supervisory Council of Tarakan in North Kalimantan has been in line with the applicable rules, but there is still obstacle, namely geographical factor of the supervisory area and funding factor.

Kata Kunci : Pengawasan, Notaris, Majelis Pengawas Daerah.