akibat hukum bagi notaris yang tidak bersedia dilakukan pemeriksaan rutin oleh majelis pengawas daerah di kabupaten klaten

SUKMA PUTRI S, Dr. Sutanto, S.H, M.S

2020 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalis mengenai konsekuensi terhadap Notaris apabila tidak bersedia dilakukan pemeriksaan rutin oleh Majelis Pengawas Daerah dan untuk mengkaji dan menganalis mengenai upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris yang tidak bersedia dilakukan pemeriksaan rutin. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Penelitian dilakukan dengan menggunanakan data primer dan data sekunder guna melengkapi penelitian. Lokasi penelitian dipilih sesuai dengan tempat kedudukan Responden yaitu di Kabupaten Klaten. Responden dalam penelitian ini adalah 4 (empat) Majelis Pengawas Daerah dari 1 (satu) unsur Notaris, 1 (satu) unsur Akademisi, 1 (satu) unsur Pemerintah, dan Sekertaris Majelis Pengawas Daerah. Narasumber dalam penelitian ini adalah Pengurus Daerah INI Kabupaten Klaten, Akademisi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, dan Majelis Pengawas Wilayah. Berdasarkan hasil penelitian penulis : Pertama, Konsekuensi Notaris yang tidak bersedia dilakukan pemeriksaan rutin oleh MPD merujuk pada Pasal 85 UUJN. Tidak bersedianya Notaris dilakukan pemeriksaan rutin merupakan pelanggaran UUJN. Upaya yang telah dilakukan oleh MPD Kabupaten Klaten terhadap Notaris yang tidak bersedia dilakukan pemeriksaan rutin adalah melakukan penjadwalan kembali, tetapi tidak ada iktikad baik dan melaporkan ke MPW Jawa Tengah. Oleh karena itu diperlukannya peraturan yang jelas dan tegas atau sanksi terhadap akibat tidak bersedianya Notaris dilakukan pemeriksaan rutin.

The purpose of this legal research is to examine and analyze with regard to the the consequence for Notary that does not willing to be routinely examined by the Regional Supervisory Council (MPD) and to examine and analyze with regard to the efforts by the regional supervisory council towards Notary who does not willing to be routinely examined. This type of legal research is normative-empirical. The research was conducted by utilizing primary data and secondary data in order to get the research completed. The research location was chosen in accordance with the domicile of Respondents namely, Klaten. The respondents in this legal research namely, 4 (four) Regional Supervisory Council which came from 1 (one) notary, 1 (one) academic, 1 (one) government and the secretary of regional supervisor assembly. The resource person in this legal research are the Regional Management of INI in Klaten District, Academic, The Ministry of Law and Human Rights in Central Java, and the Territorial Supervisory Council. Based on the results of author�s research: First, the consequence for Notary that does not willing to be routinely examined by MPD would refer to Article 85 UUJN. The unwillingness of Notary to be routinely examined is a violation of UUJN. The efforts that have been done by MPD of Klaten District towards the Notary that does not willing to be routinely examined would be a rescheduling, but if there is no good faith then there will report to MPW in Central Java. Therefore, it is necessary to have clear and firm regulations regarding the consequences of unwillingness by the Notary to be routinely examined.

Kata Kunci : Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Pemeriksaan Rutin