Konflik antara pemerintah dan komunitas ulama dalam pengembangan objek wisata :: Studi kasus di Kabupaten Kerinci

ALDI, Drs. Lambang Trijono, MA

2002 | Tesis | S2 Sosiologi

Konflik yang terjadi di kawasan wisata Danau Kerinci, yakni terjadi akibat dari pengembangan dan penerapan kebijakan kepariwisataan yang tidak terkontrol. Akibatnya, menimbulkan berbagai bentuk perubahan-perubahan struktural dalam masyarakat. Seperti terjadinya perubahan struktur sosial ekonomi, sosial budaya serta tergusurnya masyarakat para pemilik tanah guna pembangunan sarana dan fasilitas-fasilitas kepariwisataan di kawasan wisata danau. Dan menimbulkan berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat baik masyarakat kalangan atas (pemerintah daerah) maupun masyarakat bawah terhadap pariwisata. Yang akhirnya menumbuhkan berbagai bentuk potensi-potensi konflik laten antar kelompok kepentingan dan akumulasi dari potensi-potensi konflik laten telah melahirkan konflik terbuka 11 Januari 2000, dengan melibatkan masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Pada tahap awal digunakan model analisis dan pemetaan konflik dari Kent, dengan melihat setting, isu, kelompok-kelompok yang bertikai, dinamika dan alternatif penyelesaian konflik. Dan ditambah teori yang digunakan oleh Tilly, untuk menganalisis aksi kolekfif, dengan menggunakan model mobilisasi massa dan teori Dom H. Camara dan dibantu oleh beberapa teori lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian tersebut. Adapun kelompok kepentingan yang dimaksud adalah komunitas ulama dan aparat keamanan Sanggaran Agung. Di mana mereka menggantungkan kepentingan-Nya pada kelompok masyarakat yang di mobilisir (Sanggaran Agung).Sehingga konflik laten terjadi antara pemerintah daerah dan komunitas ulatna, yang mengakibatkan munculnya konflik terbuka antara pemerintah dengan masyarakat Sanggaran Agung dan antara kelompok masyarakat Sanggaran Agung dengan masyarakat Pulau Pandan. Dalam konflik tersebut telah dilakukan penyelesaian konflik tahap awal sebelum digunakan cara pungkao, di mana penyelesaian konflik yang dilakukan mengalami kegagalan akibat dari tidak adanya pihak ketiga dalam penyelesaian konflik antara kelompok kepentingan, dan kurangnya legitimasi masyarakat terhadap instansi pemerintah yang ada. Hal lain, disebabkan oleh rendahnya tingakat partisifasi masyarakat dan kelompok kepentingan yang ada sebagai dampak dari lemahnya institusi dialogis. Dalam penelitian ini juga menyimpulkan bahwa, cara pungkao adalah sebuah model resolusi konflik yang biasa digunakan oleh institusi adat Kerinci dalam menyelesaikan berbagai bentuk konfliktual yang terjadi dan antar kelompok kepentingan tersebut mempunyai hubungan emosional yang sangat kuat, sehingga dalam penyelesaian konflik yang terjadi di kawasan wisata danau tidak mengalami hambatan yang sangat berarti.

The conflict occured at Kerinci Lake tourism area, was caused by an uncontrol policy of tourism developing and application. It resulted many structural changes within the community, such as in social economic, sociocultural, and condemnation proceeding of surroundings territorial owners in order to means developing and tourism facilities at the lake area. It also raised many interest groups within the community, both in upper class society (local government) and lower class upon the tourism itself. Finally it raised many latent conflict potencys between those interest groups and the accumulation of them have brought to open conflict of January 11, 2000, by involving general public. This research used quantitative research method by quantitative descriptive analysis. The initial phase used Kent's analysis model and conflict cartography, by observing setting, issues, quarrel groups involved, dynamics and alternatives of conflict resolution. It also used Tilly's teory to analyze collective acts, Dom H. Camara's mass mobilization model and theory and some other theories have relevancies to the research. The intent of interest groups discussed are moslem religious leader community and security instruments of Sanggaran Agung, which both depend their own interests to mobilizied community group (Sanggaran Agung). Then it appeared a latent conflict between local government and moslem community leaders that caused an open conflict between the government and Sanggaran Agung society and the social community of Sanggaran Agung and Pualu Pandan society. It has been perfomed an initial phase to solve the conflict before the use of pungkao method, but it was failed because the unexistance of third party in conflict resolution between interest groups theirselves, and less legitimacy posses by society to the exist government instance. In addition, it was caused by low social and interest groups' participation level as result of weak dialogical institution. This research also conclude that pungkao method is a conflict resolution model generally used by the institution of Kerinci tradition to solve many conflictual forms to be occured and their having strong emotional relation among the interest groups made the conflict resolution to the case of lake tourism area has no significant obstacle.

Kata Kunci : Konflik Antar Kelompok,Pemerintah dan Ulama,Obyek Wisata, Developing of Tourism Area, Social Changes and Conflict