MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA (ANALISIS ISI PRINSIP-PRINSIP PARTISIPASI, AKSESIBILITAS, DAN NON DISKRIMINASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS)

ARIS WIDIYANTO, Prof., Dr.Phil. Hermin Indah Wahyuni, S.I.P., M.Si.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 April 2016 merupakan pengganti peraturan perundangan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Penggantian peraturan perundangan ini sebagai respon dari disahkanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention of the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 10 November 2011 sebagai bentuk komitmen pemerintah Republik Indonesia dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Konten dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dinilai lebih bersifat belas kasihan (charity) sehingga dianggap kurang responsif dalam mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas. Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diharapkan mampu mewujudkan pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas dimanapenyandang disabilitas diberikan jaminan untuk bebas dari diskriminasi, diberi ruang partisipasi, memiliki aksesibilitas dalam pelayanan dan sumberdaya ekonomi, menjunjung kesetaraan, dan adanya hubungan timbal balik atau interaksi sosial. Berangkat dari latarbelakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah melalui perundangan mengakomodir prinsip-prinsip partisipasi, aksesibilitas, dan non diskriminasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) untuk memahami isi suatu kebijakan baik yang tersurat maupun yang tersirat dengan menggunakan kerangka teori tertentu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tekstual Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah mengakomodir prinsip-prinsip partisipasi, aksesibilitas, dan non diskriminasi walaupun terdapat beberapa catatan seperti : 1) Prinsip partisipasi yang dikonstruksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 belum menunjukkan adanya jaminan suara penyandang disabiblitas akan digunakan dalam pengambilan keputusan strategis (tokenisme), akan tetapi dengan terbitnya PP Nomor 70 Tahun 2019 partisipasi penyandang disabilitas dikonstruksikan menuju arah tangga citizen power. 2) Prinsip pemenuhan aksesibilitas belum dilengkapi dengan aturan standarisasi layanan yang aksesibel di beberapa bidang (aksesibilitas fisik) dan beberapa bidang pemenuhan aksesibilitas masih terkesan parsial (aksesibilitas non fisik). 3) Sedangkan untuk prinsip non diskriminasi belum nampak peran keluarga dan masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang non diskriminatif.

Act 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities which was passed and promulgated on April 16, 2016 is a substitute for the previous legislation, Law 4 of 1997 concerning Disabled Persons. The replacement of this legislation is a response to the passage of Law 19 of 2011 concerning Ratification of the Convention of the Rights of Persons with Disabilities on November 10, 2011 as a form of commitment of the government of the Republic of Indonesia in respect, protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities in Indonesia. The contents of Law 4 of 1997 concerning Disabled People are considered to be more compassionate (charity) so that they are considered to be less responsive in accommodating the needs of persons with disabilities. The presence of Act 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities is expected to be able to actualize inclusive development for persons with disabilities where persons with disabilities are guaranteed to be free from discrimination, given participation space, have accessibility in services and economic resources, uphold equality, and there is a reciprocal relationship or interaction social. Based on this background, this study seeks to see how Act 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities protect and fulfill the rights of persons with disabilities in Indonesia. The purpose of this study is to find out how the government through legislation accommodates the principles of participation, accessibility, and non-discrimination. This study uses qualitative content analysis research methods (qualitative content analysis) to understand the contents of a policy both explicit and implied by using certain relevant theoretical frameworks. The results of the study show that textually Act 8 of 2016 has accommodated the principles of participation, accessibility, and non-discrimination with a few notes such as: 1) The principle of participation constructed in Act 8 of 2016 has not shown any guarantee of persons with disabilities’s opinion will be used in strategic decision making (tokenism), but with the issuance of PP 70 of 2019 the participation of persons with disabilities is constructed towards the direction of the citizen power ladder. 2) The principle of fulfilling accessibility has not been equipped with rules of standardization of services that are accessible in several fields (physical accessibility) and some areas of fulfilling accessibility still seem partial (non-physical accessibility). 3) Whereas the principle of non-discrimination the role of families and communities in the creation of a non-discriminatory environment has not yet seen.

Kata Kunci : penyandang disabilitas, inklusif, partisipasi, aksesibilitas, non diskriminasi; persons with disabilities, inclusive, participation, accessibility, non-discrimination