EKSISTENSI HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA ANAK

ONENTA SAHID NS, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap tuntutan Penuntut Umum dalam perkara pidana Anak serta untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi hukum apabila Hasil Penelitian Kemasyarakatan tidak dipertimbangkan pada tuntutan Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Anak. Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dan lebih mengutamakan pada penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, tetapi tetap memerlukan studi lapangan untuk melengkapi dan mengkonfirmasi hasil penelitian terkait permasalahan dalam pokok penelitian. Cara dan alat memperoleh data melalui studi kepustakaan dan penelitian kepada narasumber dan responden dengan metode analisis menggunakan metode analisis kualitatif dan penelitian dilakukan secara deskriptif. Penelitian ini memiliki dua kesimpulan. Pertama, dengan tidak adanya ketentuan hukum positif yang berisikan kewajiban Penuntut Umum dalam proses penuntutan untuk mempertimbangkan Hasil Litmas, maka Penuntut Umum tidak terikat pada kewajiban tersebut dalam mengajukan Tuntutan Pidana, Penuntut Umum lebih mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagai fakta hukum. Adapun dengan terbitnya SE Jaksa Agung RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, tidak semata-mata dapat dijadikan acuan Penuntut Umum untuk wajib mempertimbangkan Hasil Litmas dalam penuntutan perkara pidana anak, hal ini dikarenakan Surat Edaran bukanlah sebuah produk Legislasi yang isinya mengikat untuk dijalankan. Kedua, bahwa dengan tidak dipertimbangkannya Hasil Litmas dalam proses penuntutan perkara Anak oleh Penuntut Umum, tidak akan memiliki konsekuensi hukum dan akibat hukum apapun terhadap produk penuntutan yang telah dibuat oleh Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan menurut Asas Legalitas, proses penuntutan perkara pidana anak yang ada dalam UU SPPA tidak mengatur kewajiban untuk mempertimbangkan Hasil Litmas, sedangkan terhadap SEJA tersebut yang dalam lampirannya diatur mengenai kewajiban Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Hasil Litmas dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana anak memiliki konsekuensi internal berupa sanksi administrasi namun tidak dapat berdampak pada produk penuntutan secara legalitas hukumnya.

The aims of this research were to find out and analyze the effect of Correctional Research Results conducted by Correctional Center on the Prosecutors lawsuit in juvenile criminal case as well as to find out and analyze legal consequences if the Correctional Research Results was not taken as the consideration on the Prosecutors lawsuit in Juvenile Criminal Case. The type of this legal research was emperical normative legal research and prioritized more on the use of secondary data that was obtained through library research, but it still required field research to complete and confirm the research results related to the problems in the research subject. Methods and tools to obtain data were through library research and research to the interviewees using analysis method of qualitative analysis method and the research was conducted decriptively. This research had two conclusions. First, because of the lack of positive legal provisions that contained Public Prosecutors obligation in the prosecution process to consider the Results of Correctional Research, therefore the Public Prosecutor was not bound on the obligations in filing Criminal Lawsuit, the Public Prosecutor considered more on the facts that revealed in the trial as legal facts. Moreover, the issuance of Indonesian Attorney Generals Circular Letter Number 3 of 2019 concerning the Guidelines of Criminal Lawsuit of Generic Crimes, not only could be used as the Public Prosecutors reference to be required to consider the Correctional Research Results in the prosecution of juvenile criminal case, it was because the Circular Letter was not a Legislation product that had binding contents to be carried out. Second, because of the lack of consideration of Correctional Research Results in the prosecution process of Juvenile case by the Public Prosecutor, there would be no any legal consequence and legal effect on the prosecution product that had been created by the Public Prosecutor. It was caused by Principle of Legality, the prosecution process of juvenile criminal case that was stated in Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA) did nor regulate the obligation to consider Correctional Research Results, but on the SEJA where in its attachment, it was regulated about the Public Prosecutors obligation to consider the Correctional Research Results in prosecuting juvenile criminal case had internal consequence in the form of administrative sanctions but it had no impact on the prosecution product based on its legality.

Kata Kunci : Hasil Penelitian Kemasyarakatan, Penuntutan dan Anak.