PROSES DELIBERATIF DAN RELASI PRINCIPAL-AGENT DALAM KEBIJAKAN ZONASI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI

AMMY NURWATI, Pramushinto Agus, Kusumasari Bevaola, Maryudi Ahmad

2020 | Disertasi | DOKTOR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Studi ini mengkaji dan mengkonfirmasi dinamika pelaksanaan kegiatan konsultasi publik yang disebut sebagai bagian dari proses deliberatif untuk membuat hasil berupa kesepakatan yang dijadikan kebijakan atau dasar rencana pengelolaan suatu entitas pemerintahan, dalam hal ini di kawasan konservasi. Fokus penelitian meliputi tiga hal, pertama, pemetaan para aktor yang terlibat pada saat proses formulasi kebijakan deliberati, kedua, relasi principal-agent dalam proses implementasi kebijakan deliberatif, dan ketiga, mengkonfirmasi terjadi inkonsistensi terhadap hasil kesepakatan yang diperoleh melalui proses deliberatif dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris dan kritis dari hubungan tertentu tentang proposisi antar fenomena yang menempatkan peneliti pada kondisi empiris yang dialami (terlibat langsung, melihat, merasakan dan bahkan melakukan), utamanya pada segmen implementasi hasil kesepakatan yang diteliti, secara langsung pada studi kasus yang menjadi objek penelitian. Temuan pertama adalah seluruh pihak memang terlibat dalam proses deliberatif dan berperan sebagai deliberators dalam formulasi kebijakan zonasi TNGM, akan tetapi sesuai dengan pemikiran Kahane et al (2013) tidak semua pihak dalam proses deliberatif dapat disebut sebagai aktor. Kelompok yang terkena dampak langsung dalam suatu keputusan digolongkan sebagai citizens. Keikutsertaan citizens dalam proses deliberatif bukan merupakan hal yang negatif, tetapi menjadi upaya positif yang dapat meningkatkan public trust. Temuan kedua, alur deliberatif Abelson digunakan untuk melihat proses deliberatif dari awal pengumpulan informasi yang dihasilkan (finding common ground). Temuan dalam penelitian ini adanya komitmen para pembuat keputusan utama untuk bertindak sebagai saringan yang membatasi pengiriman produk-produk instrumental khususnya pemanfaatan potensi kawasan yang terdapat pada masing-masing zona/ruang. Artinya meskipun alur deliberasi dilakukan, muncul dinamika relasi kuasa dan kepentingan yang membatasi objektifitas keterwakilan aspirasi (finding common) yang dihasilkan. Temuan lainnya adalah koordinasi yang baik pada saat proses formulasi kenyataannya tidak bisa dilanjutkan dengan adanya koordinasi yang baik juga dalam proses implementasinya. Akan tetapi pada saat proses implementasi, kepentingan dari kelompok lain (swasta) justru dapat mempengaruhi perilaku pemerintah sebagai principal. Moral hazard yang dilakukan oleh agent tidak hanya dapat mengganggu proses implementasi kebijakan saja, akan tetapi moral hazard juga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dari pihak principal. Temuan tersebut dilihat dari kemampuan agent yang mampu mengintervensi proses pengambilan keputusaan dari setiap principal pada kasus implementasi kebijakan zonasi TNGM

This study investigates and confirms the dynamics of implementation of public consultation activities, that are deliberative process to make the results form of the basis on the agreement of a policy or a governmental entity management plan, which is a conservation area. The focus of research includes three specific things, first, mapping the actors involved during the deliberative policy formulation process, second, the principal-agent relationship in the process of implementing deliberative policies. And third, to confirm the occurrence of inconsistencies with the agreement obtained through the deliberative process and implementation. This study uses a qualitative approach with investigative research methods that are systematic, controlled, empirical and critical of certain relationships about propositions between phenomena that positioning the researcher in the empirical conditions that are experienced (directly involved, see, feel and even do), especially in the implementation segment of the agreement under study, directly on the case study that is the object of research. The first finding is that all parties are involved in the deliberative process and act as deliberators in the formulation of the TNGM zoning policy, but in accordance with the Kahane thought et al (2013), not all parties in the deliberative process can be called actors. The groups that directly affected in a decision can be classified as citizens. The participation of citizens in deliberative processes is not a negative thing, but being a positive effort to improve the public trust. The second finding, research explais that the transfer of knowledge related to the topic of deliberation can also be done through presentations, question and answer sessions, socialization and other things. These deliberative flow is used to see the deliberative process from the initial gathering of information produced (finding common ground). This finding shows that even though the deliberation flow is carried out, the dynamics of power and interest relations emerge which limit the objectivity of the representation of the aspirations (finding common) produced. Other findings of this research are good coordination during the process of formulation, in fact, it can`t be continued with good coordination is also in the process of implementation. However, during the implementation process, the interest groups (private) can actually influence the behavior of the government as the principal. The moral hazard that carried out by the agents not only interfere the process of the policy implementation, on the other hand, the moral hazard can also affect the principal. These findings can be seen from the ability of agents ,who are able to intervene in the decision-making process of each principal) in the case of TNGM zoning policy implementation.

Kata Kunci : National Park, Collaboration Agreement, Moral Hazard, Policy Implementation, Decision Making