Peniadaan Pemeriksaan Tambahan Dalam Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Pengadilan Negeri

ANGGA HAKIM P P, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini meneliti tentang pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam meniadakan ketentuan terkait pemeriksaan tambahan melalui terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang ditinjau dari hukum acara yang berlaku serta apakah peniadaan ketentuan pemeriksaan tambahan tersebut sudah tepat untuk penegakan hukum persaingan usaha yang lebih efisien. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung wawancara dengan narasumber hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan atas berbagai bahan hukum dengan cara studi dokumen. Data dari penelitian kepustakaan dan wawancara dianalisis secara kualitatif, hasil dari analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Mahkamah Agung RI meniadakan ketentuan terkait pemeriksaan tambahan agar: 1) Proses pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri hanya berdasarkan putusan KPPU dan berkas perkaranya saja, 2) Sebagai bentuk penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, dan 3) Menciptakan kepastian hukum. Kedua, pertimbangan Mahkamah Agung dalam meniadakan ketentuan pemeriksaan tambahan tersebut sudah tepat karena proses pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri akan menjadi lebih efisien sehingga akan turut menciptakan penegakan hukum persaingan usaha yang efisien.

This research studies the consideration of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in negating the clause of provisionary examination through the issuance of Supreme Court Rule Number 3 of 2019 regarding Procedures of Appealing the Verdict of the Enterprise Competition Commission reviewed from procedural law and whether negating the clause regarding provisionary examination is appropriate for more efficient enforcement of business competition law. This research is a normative study supported with an interview from the judge of the Surakarta District Court. It was done through literature review of law materials by document study. Data from the literature review and interview were analyzed qualitatively, with the results of the analysis produced in a descriptive manner. The results show that the Supreme Court of the Republic of Indonesia negates clauses related to provisionary examinations so that: 1) the process of examining appeals in Public Court is based only on the verdict of the Enterprise Competition Commission and case documents, 2) to practice the principle of Simple, Quick and Low Cost (Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan), and 3) to create legal certainty. Based on those reasons, the Supreme Court�s consideration in negating the clause regarding provisionary examination is appropriate because the process of the legal proceedings in the court will be more efficient so that it will help create more efficient enforcement of business competition law.

Kata Kunci : Pemeriksaan Tambahan, Upaya Hukum, Keberatan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pengadilan Negeri ; Provisionary Examination, Legal Proceedings, Appeals, Enterprise Competition Commission, Public Court