Kooptasi Pemetaan Partisipatif: Strategi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam Merebut Wilayah Enclave di Taman Nasional Kutai

NURIF SUMIANINGSIH, Dr. Nanang Indra Kurniawan, S.I.P., M.P.A.

2019 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Pemetaan partisipatif selama ini dipahami sebagai sebuah gerakan dan instrumen perlawanan masyarakat lokal yang tinggal di dalam hutan negara dengan bantuan NGO/LSM untuk menantang peta negara, serta melawan penindasan dan ketidakadilan. Sementara pemetaan partisipatif dipahami sebagai instrumen masyarakat lokal, penelitian ini menampilkan studi kasus kooptasi pemetaan partisipatif oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk melawan narasi ruang pemerintah pusat dan dampaknya terhadap masyarakat lokal dan pengendalian sumber daya di Taman Nasional Kutai (TNK). Dengan menggunakan metode kualitatif, studi ini mengeksplorasi bahwa pemetaan partisipatif kini tidak hanya menjadi instrumen atau strategi perlawanan masyarakat lokal dalam melawan peta teritorialisasi negara, melainkan telah digunakan negara di tingkat lokal yaitu pemerintah kabupaten untuk mengadvokasi kepentingan dua arus sekaligus; pemerintah kabupaten itu sendiri dan masyarakat lokal kawasan. Hasilnya, kooptasi pemetaan partisipatif memberi implikasi legal dan politik terhadap perubahan peta kawasan hutan TNK.

Participatory mapping has been understood as a movement and instrument of resistance of local people living in state forests with the help of NGOs / NGOs to challenge the country's map, and fight oppression and injustice. While participatory mapping is understood as an instrument of local communities, this study presents a case study of participatory mapping co-optation by the East Kutai District Government to counter the central government space narrative and its impact on local communities and resource control in the Kutai National Park (TNK). Using qualitative methods, this study explores that participatory mapping is now not only an instrument or strategy of local community resistance against the territorial map of the state, but has been used by the state at the local level, namely the district government to advocate the interests of two streams at once; the district government itself and the local community of the region. As a result, participatory mapping co-optation has legal and political implications for changes in the TNK forest area map.

Kata Kunci : kooptasi, pemetaan partisipatif, enclave, teritorialisasi