Tinjauan Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Yk)

RIZKY RAHMAWATI, Dr. Ninik Darmini, S.H., M. Hum.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi pihak di bawah umur dan pembenaran adanya dispensasi kawin untuk kedua kalinya ditinjau dari studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Yk. Sifat penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian normatif dan empiris, karena data yang digunakan terdiri dari data primer maupun data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Adapun alat pengumpul data menggunakan pedoman wawancara dengan teknik pengumpul data melalui metode wawancara (directive interview). Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan ini dikarenakan tidak adanya halangan atau larangan perkawinan, telah terpenuhinya bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi, dan adanya alasan yang sangat mendesak. Selain alasan prosedural atau kelengkapan administrasi tersebut, hakim mempertimbangkan dengan mengutamakan kemaslahatan bagi anak pemohon dan calon istri anak pemohon. Secara normatif, dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengajuan dispensasi kawin untuk kedua kalinya terhadap pemohon yang sama tetap diperbolehkan, sepanjang pemohon dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang disyaratkan oleh Pengadilan Agama. Tidak terdapat pengaturan khusus mengenai dispensasi kawin dan tidak ada batasan mengenai pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan. Dispensasi kawin untuk kedua kalinya dibenarkan menurut ketentuan yang berlaku meskipun dalam praktek di Pengadilan jarang sekali dijumpai.

This study aims to determine the considerations of judges in the Yogyakarta Religious Court in granting the request for marriage dispensation for minors and the justification for the existence of a marriage dispensation for the second time in terms of the case study Determination of the Religious Court Number 25 / Pdt.P / 2018 / PA.Yk. The nature of this research is a combination of normative and empirical research, because the data used consist of primary and secondary data. This type of research used in this research is library research and field research. The data collection tool uses interview guidelines with data collection techniques through the interview method (directive interview). Data analysis was carried out qualitatively. The results of this study concluded that the judge's consideration in this determination was due to the absence of obstacles or prohibitions on marriage, the fulfillment of evidence and information from witnesses, and the existence of very urgent reasons. In addition to the procedural reasons or administrative completeness, the judge considers prioritizing the benefit of the applicant's child and the applicant's future wife's child. Normatively, marriage dispensations are regulated in Article 7 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Submitting a second marriage dispensation to the same applicant is still permissible, as long as the applicant can fulfill the requirements required by the Religious Court. There are no specific arrangements regarding marriage dispensation and there are no restrictions regarding the submission of a marriage dispensation request to the Court. So that the second marriage dispensation is justified according to the provisions in force even though in practice it is rarely found in court.

Kata Kunci : Perkawinan di bawah umur, dispensasi kawin, pertimbangan hakim.