ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU OLEH BAWASLU DAN PTUN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus Penetapan PKPI Sebagai Peserta Pemilihan Umum 2019)

ASIA PENESWELA MANIK, Dr. Oce Madril S.H.,M.A

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pertimbangan, implikasi dari perbedaan pertimbangan Bawaslu dan PTUN dalam menyelesaikan sengketa Proses Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nommor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini terlebih dahulu menganalisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta menganalisis putusan Bawaslu dan PTUN terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu penetapan PKPI sebagai Partai Peserta Pemilu tahun 2019. Penelitian dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan fokus permasalahan yang dianalisis oleh Bawaslu dan PTUN dalam menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang pada akhirnya berimplikasi putusan PTUN yang bersifat erga omnes terkait penetapan PKPI sebagai Partai Peserta Pemilu tahun 2019 diikuti oleh partai-partai lain yang tidak memenuhi syarat sebagai partai peserta Pemilu tahun 2019.

This research aimed to understand and analyze the difference of judgment, the implication of the judgment difference between Bawaslu (Election Supervisory Agency) and PTUN (State Administrative Court) while disputing the general election process according to Act Number 7 of 2017 about the general election. To answer the questions, the writers analyzed Act Number 7 the of 2017 first, therefore explaining the verdict of Bawaslu and PTUN related to dispute resolution of the general election process in determining PKPI as a General Election Participant in 2019. This study was conducted through a normative legal research method, using secondary data which consists of primary law, secondary law, and tertiary law material. Those law materials in the forms of terms and regulations, scientific work, and books related to this study. The data collection was carried out by library study, therefore analyzed with a qualitative approach to the secondary data. The result of this study shows that there is a different focus of problem analyzed by Bawaslu and PTUN in giving dispute resolution of the general election process, which eventually the solution based on PTUN verdict, which has erga omnes characteristics. It has implications to PKPI determination as General Election Participant in 2019, followed by other parties who do not meet requirements to be one them.

Kata Kunci : Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu, PTUN, Implikasi