KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) (Tinjauan Terhadap Praktik Pendaftaran Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman)

ADZIN ASKHIAN, Dr. Ninik Darmini. S.H., M.Hum.,

2020 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

INTISARI Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh Notaris berpedoman sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan yakni Pasal 38 mengenai bentuk akta. Terdapat kasus di salah satu kasus pada Kantor Pertanahan berkaitan dengan pendaftaran SKMHT di mana SKMHT seharusnya dapat di buat dalam format Notaris ataupun PPAT, namun yang terjadi pada saat pendaftaran SKMHT itu tidak diterima dengan alasan harus sesuai dengan format Perkaban nomor 8 Tahun 2012 baik dibuat oleh Notaris maupun PPAT, sehingga jika dibuat oleh Notaris dapat dikatakan tidak sesuai karena Notaris mempunyai pedoman tersendiri. Maka dibuatlah penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penggunaan SKMHT yang dibuat oleh notaris dalam pendaftaran hak tanggungan di Kantor pertanahan sleman dan Untuk mengetahui dan menganalisis format akta Surat SKMHT dibuat oleh notaris yang dapat diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dengan jenis penelitian deskriptif yang menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama Akta SKMHT yang dibuat oleh notaris dengan mengikuti ketentuan ketentuan pasal 38 UUJNP di dalam pendaftarannya Kantor Pertanahan kabupaten Sleman yang mengharuskan dalam pembuatan dan perdaftaran hanya diterima jika sesuai dengan ketentuan Perkaban Nomor 8 Tahun 2012. Kedua Format yang diterima pada saat pendaftaran Hak Tanggungan jika dalam pembuatan terdapat SKMHT dibuat oleh Notaris maka haruslah sesuai dengan ketentuan Perkaban Nomor 8 Tahun 2012. Kata Kunci: Notaris, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Undang-Undang Jabatan Notaris, Kantor Pertanahan

ABSTRACT The creation of power of attorney to impose the right of liability (SKMHT) by notarized pursuant to the law of the notary Department of Change which is Article 38 on the form of deed. There are cases in one of the cases in the Land Office relating to the registration of the SKMHT where the SKMHT should be made in notarial or PPAT format, but what happens at the time of registration of SKMHT is not accepted with the reason to be in accordance with the format of the number 8 year 2012 in the form of a notarized or PPAT, so if made by notary public can not be said because the notary has their own guidelines. Therefore, research to know and analyze the implementation of the use of SKMHT made by notary in the registration of rights in the land Office of Sleman and to know and analyze the format of the letter of the newspaper SKMHT is made by a notary that can be received by the Land Office of Sleman Regency. This research is done by the method of empirical methods that are legal research that obtain data from primary or data obtained directly from the community. With the type of descriptive research describing the provisions of the prevailing laws and regulations, linked to the reality in the field and then analyzed. The results showed that the first SKMHT deed was made by the notary by following the provisions of article 38 UUJNP in the registration office of Sleman Regency which requires in making and register only accepted if in accordance with the provisions of the registration number 8 year 2012. Both formats are accepted at the time of registration of rights if in the making of the SKMHT is made by the notary, it must be in accordance with the provisions of the registration number 8 year 2012. Keywords: Notary, authorisation letter to charge the rights (SKMHT), Law of notary Department, land Office

Kata Kunci : Kata Kunci: Notaris, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Undang-Undang Jabatan Notaris, Kantor Pertanahan