ANALISIS YURIDIS GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG SEBAGAI DASAR EKSEKUSI PEMBAYARAN TAGIHAN SUSULAN DALAM PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL) PADA PT PLN (PERSERO) UP3 SURABAYA BARAT

FARAH NUR ADINDA D P, Taufiq El Rahman S.H., M.Hum.

2020 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis grosse akta pengakuan hutang sebagai dasar eksekusi pembayaran tagihan susulan dan surat pengakuan hutang dalam penertiban pemakaian tenga listrik (P2TL) pada PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Barat. Penelitian ini berjenis normatif-empiris. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan responden dan data sekunder dari penelitian kepustakaan. Seluruh data kemudian diuraikan dan dianalisa secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat pengakuan hutang yang dibuat antara pelanggar P2TL dengan PLN yang digunakan sebagai dasar atas tagihan susulan hanya bersifat sebagai alat bukti di depan pengadilan, dikarenakan surat pengakuan hutang yang dibuat merupakan surat dibawah tangan dan bukan merupakan akta otentik.surat pengakuan hutang berbeda dengan akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil. Akta pengakuan hutang yang dibuat secara notarial merupakan akta otentik, yang mana atas kepentingan kreditur akta pengakuan hutang tersebut dapat dimintakan grosse akta pengakuan hutangnya. Grosse akta pengakuan hutang memiliki kekuatan eksekutorial yang pada bagian kepala aktanya dicantumkan irah-irah: ���¢�¯�¿�½�¯�¿�½Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa���¢�¯�¿�½�¯�¿�½, dimana apabila debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat secara langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui proses gugatan pengagilan.

This research aims to know and analyze the deed of debt recognition of grosse document as a basis for the execution of supplementary bill payments and debt acknowledgment in order to control the use of electricity (P2TL) at PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Barat. This research is normative-empirical research. The data used consisted of primary data obtained through interviews with respondents and secondary data from library research. All data is then described and analyzed descriptively-qualitatively. The results showed that the debt acknowledgment made between P2TL violators and PLN that was used as the basis for the supplementary bill was only as evidence before the court, because the debt acknowledgment made was a letter under the hand and did not constitute an authentic deed. with a notarial debt recognition certificate. Notarial deed of debt recognition is an authentic deed, in which for the interests of creditors, the deed of recognition of debt can be requested for grosse deed of recognition of the debt. Grosse deed of recognition of debt has an executorial power in which the head of the act is stated in an irregularity: "For the sake of justice based on the Almighty God", where if the debtor carries out a default, the creditor can directly request an execution to the Head of the District Court without going through a lawsuit process.

Kata Kunci : surat pengakuan hutang, grosse akta pengakuan hutang, eksekutorial