PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP MASYARAKAT DESA SANTIRI KECAMATAN TIWORO UTARA KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA

MUHAMAD SYUKRI, Dr. HENDRY JULIAN NOOR, S. H., M. Kn.

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM KESEHATAN

Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan kualitas pelayanan kesehatan merupakan investasi pembangunan nasional yang sangat penting dan sebaliknya gangguan terhadap kesehatan masyarakat juga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi negara. Mengingat pentingnya kesehatan masyarakat tersebut, maka hak-hak rakyat Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin atas hak pelayanan kesehatan terhadap masyarakat secara merata dan dapat terjangaku. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pemerintah bertanggungjawab terhadap penyediaan, pengawasan serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk di daerah kepulauan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, dengan purposive sampling untuk penentuan responden dan narasumber. Bahan penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur dengan responden dan narasumber. Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data diperoleh kemudian di analisis menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan tidak sepenuhnya disediakan fasilitas pelayanan kesehatan baik dari segi sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya pelayanan kesehatan yang baik adalah kurangnya respon masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sehingga pemerintah setempat seolah-olah melakukan pembiaran terhadap hal tersebut.

The right to health is a human right and one of the elements of welfare that must be realized to achieve the ideals of the Indonesian people. The development of the quality of health services is a very important national development investment and vice versa, disruption to public health also causes enormous economic losses for the country. Considering the importance of public health, the rights of the Indonesian people to obtain health services are guaranteed by the Basic Law and stated in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which guarantees the right to health services to the community equally and affordable. Furthermore, health regulations contained in Law Number 36 the Year 2009 states that the government is responsible for the provision, supervision, and delivery of health services so that they are affordable to all levels of society including in the islands. This type of research was empirical normative legal research, with purposive sampling to determine respondents and informants. Research material in the form of primary data and secondary data. Primary data obtained through unstructured interviews with respondents and informants. Secondary data obtained through primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data obtained were then analyzed using qualitative analysis. Based on the results of research can be concluded that the efforts made by the Government in fulfilling health services rights to the public has not fully run well. This is because it is not fully provided with health care facilities in terms of facility and infrastructure needed by health workers. As for the factors that affect the lack of good health care services is the shortage of public response to health services so that the local government seems to do a refracting against it.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Pelayanan Kesehatan, Standar Kompetensi, Tenaga Kesehatan