KEOTENTIKAN DAN KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN PADA PENYELENGGARA TANDA TANGAN ELEKTRONIK BERINDUK DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TELEMATIKA

MUHAMMAD FADHIL, I Gusti Agung Made Wardana (S.H., LL.M., Ph.D.)

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Terdapat permasalahn-permasalahan yang seringkali muncul dalam hubungan-hubungan hukum melalui suatu sistem elektronik yang berupa permasalahan yang bersifat substantif seperti keaslian tanda tangan melalui suatu sistem elektronik dan lembaga pengesahan suatu perikatan elektronik. Hingga hari ini, hukum positif Indonesia menentukan bahwa hanya satu cara untuk memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum terhadap suatu akta, yaitu dengan tanda tangan manuskrip. Namun, dalam praktik perdagangan khususnya, tanda tangan manuskrip sudah kian tergeser dengan penggunaan tanda tangan elektronik, sehingga timbul perdebatan tentang otentisitas dan kepastian hukum dari sebuah tanda tangan elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur kepastian hukum dan unsur keotentikan atas tanda tangan elektronik dalam perjanjian oleh penyelenggara tanda tangan elektronik berinduk di Indonesia agar memiliki dan memenuhisesuai dengan perspektif hukum telematika Penelitian tentang keotentikan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tanda tangan elektronik ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia merupakan penelitian yuridis, normatif dan empiris yang dilaksanakan untuk mendapatkan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam latar belakang permasalahan Untuk itu dibutuhkan data yang akurat, data tersebut diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam pelaksanaannya masih belum dipenuhinya unsur kepastian hukum dan keotentikan dikarenakan masih terdapat kemungkinan terjadinya fraud untuk memastikan orang yang terdaftar dalam sistem penyelenggara tanda tangan elektronik tersebut dengan orang yang sebenarnya serta otentikasi untuk pembubuhan tanda tangan elektronik masih tegolong rendah.

The issue raised in legal relations through an electronic system in the form of substantive issues such as the authenticity of signatures through an electronic system and the ratification institution of an electronic engagement. Nowadays, Indonesian's positive law determines that there is only one way to provide legal force and legal effect on a deed, namely the signature of a manuscript. However, in particular trade practices, manuscript signatures have increasingly been displaced by the use of electronic signatures, resulting in debate about the authenticity and legal certainty of an electronic signature. Therefore, this research aims to analyze the fulfillment of elements of legal certainty and authenticity of electronic signatures in the agreements by electronic signatures operators in Indonesia in order to have and fulfill them in accordance with the perspective of cyber law. The research on the authenticity and legal certainty in the implementation of electronic signatures trough the applicable laws and regulations in Indonesia is a juridical, normative and empirical research conducted to obtain answers to the main issues formulated in the background of the problem. Therefore, it is need an accurate data. The data obtained from the primary and secondary data. In its implementation the legal certainty and authenticity elements, it have not yet been fulfilled because there is still the possibility of fraud in ensuring that the person registered in the operator of electronic signature system with the actual person and the authentication for signing the electronic signature are in the modest level.

Kata Kunci : tanda tangan elektronik, kepastian hukum, keotentikan