URGENSI DAN UPAYA PENYEDERHANAAN JUMLAH PARTAI POLITIK DI DPR DALAM UNDANG-UNDANG TERKAIT PEMILIHAN UMUM PASCA REFORMASI UNTUK MENCIPTAKAN EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

KAHFI ADLAN HAFIZ, Faiz Rahman, S.H., LL.M.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana urgensi penyederhanaan jumlah partai politik di DPR dan bagaimana upaya penyederhanaan yang dapat dilakukan dalam undang-undang terkait pemilihan umum, khususnya pemilu legislatif pasca-reformasi. Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian hukum normatif (pure legal research). Sementara itu, sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang menjelaskan segala sesuatu berkaitan dengan hasil penelitian. Jenis data yang digunakan adalah sekunder. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh dua kesimpulan. Pertama, Indonesia adalah negara yang menganut sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multipartai-ekstrim. Kombinasi tersebut cenderung melemahkan eksekutif lantaran rawan terjadinya deadlock dan immobillized, serta kuatnya intervensi partai terhadap pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa periode kepresidenan setelah reformasi dengan kebijakan-kebijakannya yang kompromis dan komposisi kabinet dipenuhi anggota partai. Oleh karenanya, perlu adanya pengurangan jumlah aktor sehingga sistem presidensial yang efektif dapat terwujud. Kedua, untuk melakukan degradasi jumlah aktor, dapat dilakukan dengan rekayasa unsur-unsur pemilu seperti memperkecil district magnitude, menaikkan angka threshold, dan menggunakan metode sainte-lague dalam electoral formula, serta penggunaan mixed-member proportional sebagai sistem pemilu. Berdasarkan hal tersebut, upaya-upaya di atas dapat ditemukan dalam undang-undang tentang pemilu legislatif pasca-reformasi. Namun, hal ini belum maksimal sehingga jumlah partai politik di DPR masih tidak ideal dalam upaya memperkuat pemerintahan presidensial di Indonesia

The purpose of this research is to find out how the urgency of simplifying the number of political parties in the DPR and how simplification efforts that can be made in laws related to general elections, particularly post-reform legislative elections. This research is included in the type of normative legal research (pure legal research). Meanwhile, the character of this research is descriptive, which explains everything related to the results of the study. The type of data used is secondary. The data obtained were analyzed using qualitative methods. Based on the research result and discussion, there are two conclusions were obtained. First, Indonesia is a country that implemented the presidential systems and consciously combines it with extreme multiparty systems. This combination tends to weaken the executive in the presidential system because it is vulnerable to deadlock and immobilization between, and strongly intervention by political parties. This condition can be seen by several presidents who serve Indonesia����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¢����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½s post-reformation, which has a much-compromising policy and a large number of ministries filled by party members. So this number is too high for the presidential country, and it's necessary to derogate the number of parties in the legislative council. Second, to derogate the number of parties can be done by manipulating the elements of election such as decreasing the number of district magnitude, increasing the number of the threshold, using the sainte-lague method for the electoral formula, and using mixed-member proportional for the electoral system. This effort can be found on the election-related laws, especially on the post-reformation. But unfortunately, this effort could not maximally derogate the number of parties in the DPR and the number of parties is still not ideal to strengthen the presidential government in Indonesia.

Kata Kunci : Sistem Multipartai, Sistem Presidensial, Partai Politik, Pemilihan Umum