LEGAL ANALYSIS ON PRESIDENTIAL THRESHOLD WITHIN INDONESIAN PRESIDENTIAL ELECTION (2003-2020)

ANINDITA IRVAN W, Mohammad Ibrahim, S.H., LL.M.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Presiden Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan menegakkan konstitusi dan melaksanakan tugas negara di bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif. Presiden dipilih langsung oleh warga negara. Salah satu prosedur pemilihan presiden diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945, yaitu dengan mengajukan calon presiden oleh partai politik atau koalisi partai politik. Berbagai peraturan dari tahun 2003 hingga 2018 (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017) telah mengeluarkan presidential threshold sebagai ambang batas pencalonan kandidat presiden dan wakil presiden dengan persentase dari hasil pemilihan legislatif sebelumnya. Dalam praktik empiris peninjauan konstitusi terhadap beberapa undang-undang dari tahun 2003 hingga 2017, beberapa pemangku kepentingan telah mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi dan hingga tulisan ini dibuat, belum ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan klausul ambang presiden sebagai batal demi hukum. Ambang kepresidenan telah dinilai sebagai manifestasi dari tidak adanya hak seseorang untuk maju sebagai calon independen untuk pemilihan presiden, pembatasan hak partai politik untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden, dan sebagainya. Mahkamah Konstitusi dianggap telah menjadi organ legislatif kedua yang juga memiliki wewenang yang sama dengan DPR untuk membentuk undang-undang. Bahkan cabang kekuasaan legislatif dan yudisial tidak secara proaktif mengubah klausul ambang batas presidensial, sebaliknya mereka mengabadikan mekanisme. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan dan menggunakan bahan sekunder hukum, peraturan, keputusan pengadilan dan pendekatan teoritis dalam studi literatur untuk menganalisis masalah. Penelitian hukum ini akan mengurai wacana tentang ambang batas presiden dalam berbagai peraturan dan keputusan Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 hingga 2018, termasuk analisis dampak pada bagaimana ambang presiden akan mempengaruhi parliamentary threshold, persaingan di antara partai politik, sistem multi partai, sistem kepresidenan, pemilihan presiden dan pemilihan serentak.

The President of the Republic of Indonesia, the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, and the House of Representatives of the Republic of Indonesia are state organ which were formed with the aim of upholding the constitution and carrying out state tasks in the executive, judicial and legislative power. President is voted directly by people. One of the procedure for presidential elections is regulated in Article 6 and Article 6A of the 1945 Constitution, namely by the submission of presidential candidates by political parties or coalitions of political parties. Various regulations from 2003 to 2018 (Law Number 23 Year 2003, Law Number 42 Year 2008 and Law Number 7 Year 2017) have issued presidential threshold regulations for nominating candidates of president and vice president with the prior percentage of legislative election results. In the empirical practice of the constitutional review of several laws from 2003 to 2017, several stakeholder have submitted judicial review to Constitutional Court and as of this writing there has been no Constitutional Court decision which stipulates the presidential threshold clause as null and void. Presidential threshold has been assessed as a manifestation of the absence of a person's right to go forward as an independent candidate for presidential elections, restrictions on the right of political parties to nominate candidates for president and vice president, and so forth. The Constitutional Court is considered to have become the second legislative organ which also has the same authority as the House of Representatives to form laws. In fact the legislative and judicial branches of power did not proactively change the presidential threshold clause, instead they perpetuate the mechanism. This legal research employs normative legal research with normative framework. It utilizes laws, regulation, court decision and theoretical approach within literature studies in order to analyze the issues. This legal research would unravel discourse on presidential threshold in various regulations and Constitutional Court decisions from 2003 to 2018, including an analysis of the impact on how presidential threshold would affect the parliamentary threshold, competition among political party, multi-party system, presidential system, presidential election and simultaneous elections.

Kata Kunci : presidential threshold, presidential system, multy party system, presidential candidacy, Indonesia simultaneous election / ambang batas presiden, sistem presidensial, sistem multi partai, pencalonan presiden, pemilu serentak Indonesia