Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta di Bidang Perizinan Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pesisir Kabupaten Bantul

ELMA AZARIA, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang perizinan kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir Kabupaten Bantul, juga mengetahui kendala yang dihadapi serta solusi terhadap upaya yang telah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir Kabupaten Bantul. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif empiris dengan sifat deskriptif. Penelitian ini diawali dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian penulis dapat disimpulkan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai peran dalam memberikan rekomendasi di bidang perizinan sektor kelautan dan perikanan. Pemberian rekomendasi ini adalah tahap yang sangat penting dalam proses permohonan izin di sektor kelautan dan perikanan, karena tanpa rekomendasi berupa persetujuan penerbitan izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat menerbitkan izin di sektor kelautan dan perikanan. Dalam upaya peningkatan pendapatan, masyarakat pesisir diberikan keistimewaan dalam bidang perizinan di sektor kelautan dan perikanan berupa kemudahan persyaratan, pelayanan cepat, dan tanpa dipungut biaya. Hal ini juga dilakukan dalam upaya mewujudkan visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Menyongsong �Abad Samudera Hindia� untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja yang bertujuan agar bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, dapat mengambil manfaat yang besar di sektor kelautan dan perikanan sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Bantul. Namun dalam pelaksanaan perizinan sektor kelautan dan perikanan ini dari mulai proses permohonan hingga pengawasan perizinan masih saja ditemui hambatan-hambatan, sehingga masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan.

The purpose of this study is to determine the role of the Maritime and Fisheries Office of the Special Region of Yogyakarta in the licensing process of marine and fisheries sector in the context of increasing the income of the coastal communities of Bantul Regency, as well as to know the obstacles encountered and the possible solutions to the efforts that have been made by the Department of Maritime Affairs and Fisheries of the Special Region of Yogyakarta for the same purpose as mentioned earlier. The research method used in this law writing is empirical normative with descriptive nature. This research begins with literature reviews to obtain secondary data followed by field research to obtain primary data. Data obtained from the results of the literature review and the field research then analyzed qualitatively. The Department of Maritime Affairs and Fisheries of the Special Region of Yogyakarta has a role in providing recommendations in the licencing of the marine and fisheries sector. This recommendation from the Maritime and Fisheries Office of the Special Region of Yogyakarta is a very important stage in the process of requesting permits in the maritime and fisheries sector. Without this recommendations in the form of approval for the issuance of permits from the Maritime and Fisheries Office of the Special Region of Yogyakarta, the Licensing and Investment Office of the Special Region of Yogyakarta will not be able to issue the permits in the maritime sector and fishery. To increase the income of coastal communities, especially in Bantul Regency, coastal communities are given privileges in the form of ease of requirements, fast service, and free of charge. This was also carried out in line with the vision of the Governor of the Special Region of Yogyakarta, namely Enhancing the "Abad Samudera Hidia" for the Glory of Human Dignity of Jogja which aims so that the southern part of the Special Region of Yogyakarta bordering the Indian Ocean, can take large benefits in the marine and fisheries sector to reduce the level of poverty. However, in the implementation level of marine and fisheries sector licensing, there are still obstacles encountered so that improvements still need to be made.

Kata Kunci : Masyarakat Pesisir, Nelayan, Perizinan Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, coastal communities, fisher, Licensing of Maritime Affairs and Fisheries, Department of Maritime Affairs and Fisheries of the Special R