ADDRESSING NON-DEROGABLE RIGHTS: RIGHT TO LIFE AND LIMITATION OF HUMAN RIGHTS UNDER ARTICLE 28J(2) OF INDONESIAN CONSTITUTION 1945

FIKRI ABIRAWA R SELO, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Hak untuk hidup dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut berdasarkan Pasal 28I(1) UUD NRI 1945, yang menyatakan hak tersebut "tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun." Namun, Putusan MK 2-3/PUU-V/2007 dan Putusan MK 15/PUU-X/2012 memutuskan hak untuk hidup dapat dibatasi berdasarkan Pasal 28J(2) UUD NRI 1945. Frasa "tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun" terletak dalam Pasal 28I(1) UUD NRI 1945 tidaklah mutlak. Penelitian hukum ini akan membahas 'kemutlakan' hak untuk hidup sebagai hak yang tidak dapat dicabut ("non-derogable") berdasarkan dua perspektif yakni perspektif historis yang melibatkan risalah rapat dari Amandemen Konstitusi 1999-2002 dan perspektif yuridis dengan menganalisis Keputusan MK Nomor 2- 3/PUU-V/2007 dan Nomor 15/PUU-X/2012. Penulis merumuskan dua pertanyaan utama yang penting: mengapa hak untuk hidup dianggap sebagai hak yang tidak dapat dihilangkan berdasarkan UUD 1945 dan bagaimana hak untuk hidup dibatasi melalui Putusan MK. Dengan demikian, penelitian hukum ini harus menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis kedua pertanyaan di atas. Pertanyaan pertama membutuhkan analisis risalah rapat amandemen Konstitusi 1999-2002 untuk menilai niat para perancang dalam menempatkan hak untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dilanggar. Untuk pertanyaan kedua, perlu dianalisis Keputusan MK yang ada tentang pembatasan hak untuk hidup, yaitu Keputusan 2-3/PUU-V/2007 dan 15/PUU-X/2012 untuk mengidentifikasi bagaimana hak untuk hidup dapat dibatasi berdasarkan Pasal 28J (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meskipun statusnya tidak dapat dicabut.

Right to life is considered as non-derogable right under Article 28I(1) of UUD NRI 1945, which the wording of the Constitution stated "cannot be limited under any circumstances." However, the MK Decision 2-3/PUU-V/2007 and MK Decision 15/PUU-X/2012 decided right to life can be limited pursuant to the grounds under Article 28J(2) of UUD NRI 1945. This means the phrase of " cannot be limited under any circumstances" lies within Article 28I(1) of UUD NRI 1945 is not absolute. This legal research shall address the 'absoluteness' of right to life as non-derogable rights pursuant to both historical perspective involving the minutes of the meetings of the Constitutional Amendment 1999- 2002 and juridical perspective by analysing the existing MK Decisions such as Number 2-3/PUU-V/2007 and Number 15/PUU-X/2012. The author formulates two main significant questions: why the right to life is considered as non-derogable rights under UUD NRI 1945 and how the right to life is limited through MK Decisions. Thus, the legal research shall use normative approach to analyse both aforesaid questions. The first question shall require analysis upon the minutes of the meeting of the Constitutional amendment 1999- 2002 to assess the intention of the drafters in putting right to life as one of the non-derogable rights. For the second question, it requires to analyse the existing MK Decisions concerning the limitation on right to life, which are Decision 2- 3/PUU-V/2007 and 15/PUU-X/2012 to identify how the right to life can be limited under Article 28J(2) of UUD NRI 1945 despite its non-derogable status.

Kata Kunci : right to life, human rights, derogation, limitation, UUD 1945