Legal Aspect of Fear-Enticed Social Media Website Blocking in Egypt, Turkey, and Sri Lanka with Regards to Foreign Direct Investment Protection Afforded by International Investment Law

ANNISA BELLA SASKIA, Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., MA.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Pengenaan sensor media sosial telah menjadi semakin umum di seluruh dunia. Langkah ini biasanya dimaksudkan untuk mengekang kerusuhan yang dipicu oleh media sosial. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan tersebut tidak hanya akan mempengaruhi pengguna media media sosial tetapi juga perusahaan yang menjalankan situs media sosial tersebut. Tepatnya, kemampuan menghasilkan pendapatan perusahaan akan terhambat pada periode pemblokiran tersebut. Oleh karena itu, penilaian difokuskan pada pertanyaan apakah pemblokiran media sosial dapat ditemukan tidak sesuai dengan Hukum Investasi Internasional. Secara khusus, Penelitian Hukum ini akan menganalisis situasi di Turki, Mesir, dan Sri Lanka sebagai ilustrasi Untuk mencapai tujuan tersebut, Penelitian Hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan komparatif untuk mencapai kesimpulan yang memuaskan. Penelitian hukum normatif bergantung pada studi literatur, konsep hukum, instrumen hukum, dan doktrin yang berlaku untuk menganalisis masalah tersebut. Sedangkan, penelitian hukum komparatif mengharuskan perbandingan hukum investasi yang ada yang berlaku untuk Turki, Mesir, dan Sri Lanka. Penelitian Hukum ini menyimpulkan bahwa pertama, aset media sosial diakui sebagai investasi di bawah BIT yang relevan di Turki, Mesir, dan Sri Lanka; dan kedua, pemblokiran media sosial tidak bisa dikategorikan sebagai expropriation, namun tetap melanggar standar FET.

The imposition of social media censorship had become increasingly common all over the world. The measure is typically intended to curb social unrest fuelled by social media. However, it is no-brainer that such measure would not simply affect the users, but also the company running the social media website. In particular, the revenue generating ability of the company would be demolished on the period of such measure. In this, the assessment is focused to the question of whether social media blocking could be found inconsistent with International Investment Law. In particular, this present Legal Research will analyse the situation in Turkey, Egypt, and Sri Lanka as an illustration. In order to reach such goal, this Legal Research will utilize both normative and comparative legal research method in order to reach satisfying conclusion. The former relies on literature study, legal concepts, legal instruments, and applicable doctrine to analyse the issue. Whereas, the latter requires the comparison of existing investment laws applicable to Turkey, Egypt, and Sri Lanka. This Legal Research concludes that firstly, social media assets are recognised as investment under both relevant BITs of Turkey, Egypt, and Sri Lanka; and secondly, the blocking of social media cannot constitute expropriation, yet it breach the standard of FET.

Kata Kunci : FDI, IIA, social media blocking, social unrests, expropriation, FET, ICSID, Turkey, Egypt, Sri Lanka