PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMBANGUNAN USAHA KECIL DAN MIKRO PASCA DICABUTNYA IZIN GANGGUAN (HO) MELALUI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2017

HANANDITO ARI ASMORO, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Pencabutan Izin Gangguan (hinder ordonantie) mengakibatkan berbagai persoalan di masyarakat terutama terhadap peran partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta dalam upaya pencegahan,pengawasan dan pengendalian terhadap perkembangan usaha kecil dan mikro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme partisipasi peran serta masyarakat kota yogyakarta dalam pengawasan pembangunan usaha kecil dan mikro di Kota Yogyakarta, serta mengetahui dan mendeskripsikan dampak dicabutnya izin gangguan pasca munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 terhadap peran serta masyarakat kota yogyakarta dalam partisipasi pembangunan usaha kecil dan mikro. Jenis penelitian hukum ini adalah normatif-empiris. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dilengkapi dengan informasi responden dari tokoh masyarakat dan pelaku usaha serta narasumber dari beberapa lembaga seperti Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta, Kantor Ombudsman Perwakilan DIY, serta DPRD Kota Yogyakarta dengan metode wawancara. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa mekanisme peran serta masyarakat dalam pengawasan pasca dicabutnya Izin Gangguan dapat dilakukan dengan melakukan pengaduan secara mandiri kepada Dinas Penanaman Modal yang berwenang untuk masalah tersebut. Adapun dampak dicabutnya Izin Gangguan adalah masyarakat kini tidak memiliki instrumen yang pasti untuk melakukan kontrol dan pengawasan dalam pembangunan usaha mikro dan kecil di Yogyakarta.

Revocation of Disturbance Permit (Hinder Ordonantie) causes various problems in the community, especially on the role of the participation of the people of Yogyakarta City in efforts to prevent, supervise and control the development of small and micro businesses. This study aims to find out and describe the mechanism of participation of the people of Yogyakarta in the supervision of the development of small and micro businesses in the city of Yogyakarta, as well as to know and describe the impact of the revocation of disturbances permits after the emergence of Minister of Domestic Affairs Regulation No. 19 of 2017 on the participation of the people of Yogyakarta in participation in the development of small and micro businesses. Types of this legal research is normative-empiric. The data collection process was carried out through a literature study and supplemented with respondent information from community leaders and business actors as well as resource persons from several institutions such as the Licensing and Investment Office, Legal Department of Yogyakarta City Government, DIY Representative Ombudsman Office, and Regional House of Representatives of Yogyakarta using the interview method. All data obtained in this study were then analyzed qualitatively. The result of this study explain that the mechanism of community participation in supervision after the revocation of regulations related to disturbance licences can be done by making complaints independently to the Invesment and Office. The impact of the revocation of the Disturbance Permit is that the community now does not have a definite instrument for conducting control and supervision in the construction of micro and small businesses in Yogyakakarta

Kata Kunci : Izin Gangguan, Partisipasi Masyarakat, Disturbance Permit (Hinder Ordonantie), Community Participation