LEGAL ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION OF PRESIDENTIAL POWER TO GRANT CLEMENCY DURING PRESIDENT SUSILO BAMBANG YUDHOYONO AND JOKOWI ADMINISTRATION

SALSABIL HANANI, Andy Omara, S.H., M.Pub&Law., Ph.D

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Pardoning power of the President as called clemency is regulated under the supremacy of law namely UUD NRI 1945 which further its provisions constructed mentioned in the Law 22 of 2002 juncto Law 5 of 2010. However, the presidential power to clemency remains uncertainty because the terms of clemency derived from the prerogative of the president as historically monarch system based on Kings authority. This research aims to analyse original intention of the president pardon power under the Old 1945 Constitution, 1949 Federal Constitution and 1950 Provisional Constitution and 1945 Constitution Post 1999-2002 Amendments and how the Law 22 of 2002 juncto Law 5 of 2010 interpret the UUD 1945 to provide clemency application in connected to the implementation of President SBY and Jokowi administration. Method used normative-qualitative in descriptive nature, with analysis constitution and legislations, court decision and secondary materials related to pardoning power in order to grant the clemency. Those data are analysed within methods such as grammatical, teleology, systematic, and historical approach. This legal research concluded the presidential power to grant the clemency lays on the entitlement of the president as head of the state and UUD 1945 Post Amendment 1999-2002 involved dual roles of the president to grant the clemency within check and balances principle as referred to the terms of taking into account of Supreme Court considerations. Along with that the implementation of the President Jokowi and SBY indicated an application comply to the Law 22 of 2002 juncto Law 5 of 2010. However, Corby clemency application is not referred to transitional provision as included Article 15 as consequent Government of Indonesia should enforce clemency submission as follows: 1) determine the scope of crime to grant the clemency; 2) provide clearer regulated clause of the Article 6A concerning minister authority over clemency submission; 3) determine inadmissible and invalid clemency submission.

Kewenangan Presiden dalam memberikan pengampunan yang disebut dengan grasi diatur dalam peraturan tertinggi yaitu UUD 1945, yang selanjutnya ketentuan tersebut terbentuk disebutkan dalam Undang-Undang tentang Grasi No. 22 Tahun 2002 juncto UU No 5 Tahun 2010. Namun, kekuasaan presiden dianggap kurang pasti karena istilah grasi berasal dari prerogative presiden yang secara historis terbentuk dari system monarki berdasarkan kekuasaan Raja. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis original intention atau keaslian maksud dari kekuasaan presiden dalam mengampuni dibawah UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, Perubahan Amandemen 1999-2002 dan bagaimana Undang-Undang 22 Tahun 2002 juncto UU No 5 Tahun 2010 menginterpretasikan aturan UUD 1945 dalam memberikan pengajuan grasi yang dihubungkan dengan implementasi dari Presiden SBY dan Jokowi. Metode menggunakan normative-kualitatif dengan analisis UUD 1945 dan Undang- Undang, putusan pengadilan dan bahan sekunder mengenai kekuasaan pemberian grasi. Data tersebut dianalisis dalam metode grammatical, teleologi, sistematis dan historis. Penelitian hukum ini menyimpulkan kekuasaan presiden memberikan grasi melekat pada hak Presiden sebagai Kepala Negara dan UUD 1945 Setelah Amendemen 1999-2002 menyertakan dual roles presiden untuk memberi grasi dalam system check and balances karena adanya ketentuan pertimbangan Mahkamah Agung. Bersama dengan itu, implementasi Presiden Jokowi dan SBY mengindikasikan kesesuaian pelaksanaan pada UU 22/2002 junto UU 5/2010. Namun, kasus pengajuan grasi Corby tidak merujuk pada Aturan Peralihan Pasal 15 sehingga Pemerintah Indonesia sebaiknya mengatur pengajuan grasi sebagai berikut:1) menentukan lingkup pidana untuk memberikan grasi; 2) memberikan klausul yang diatur lebih jelas dari Pasal 6A tentang kewenangan menteri atas pengajuan grasi; 3) menentukan pengajuan grasi yang tidak dapat diterima dan tidak valid.

Kata Kunci : grasi, kekuasaan grasi, original intentions