Human Rights Protection Concerning to Antiterrorism Act no. 5/2018 According to International Law 5/2018

TASYA MARMITA IRAWAN, Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Pelindungan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Antiterorisme no. 5/2018 Menurut Hukum Internasional INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap kewajiban HAM internasionalnya sebagaimana ditentukan oleh ICCPR, UDHR, dan berbagai sumber lainnya, dengan menganalisis batasan HAM yang ditetapkan oleh Undang-Undang Antiterorisme no. 5/2018 terhadap Tersangka/Terdakwa dan apakah batasan tersebut dibenarkan oleh ketentuan hukum internasional, serta untuk mengetahui upaya-upaya pelindungan HAM yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk Tersangka/Terdakwa dalam kasus terorisme, dan apakah memenuhi kerangka hukum internasional mengenai standar perlindungan HAM dalam konteks kasus terorisme. Metode yang digunakan untuk meninjau masalah ini adalah normatif-kualitatif, karena penelitian ini memperoleh data dari buku, jurnal, undang-undang, risalah perumusan UU oleh Dewan Perwakilan Rakyat, perjanjian internasional, kasus, dan dokumen PBB terkait dengan rumusan masalah, dimana data yang diperoleh dianalisis melalui metode kualitatif yang berfokus pada pendekatan berbasis teks. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, Pasal 13A dan 31A Undang-Undang Antiterorisme yang memberlakukan pembatasan HAM melanggar persyaratan 'prescribed by law', dan Pasal 13A juga melanggar prinsip 'necessity' dan 'proportionality stricto sensu', yang berarti Pasal-pasal ini tidak dibenarkan menurut hukum internasional. Kedua, perlindungan HAM yang ada terhadap hak untuk perwakilan hukum, hak untuk investigasi efektif atas dugaan pelanggaran HAM, dan hak atas pemulihan dan kompensasi yang efektif dalam kasus pelanggaran HAM belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh kerangka hukum internasional dalam konteks kasus terorisme. Kata Kunci: hak asasi manusia, antiterorisme, upaya pelindungan.

Human Rights Protection Concerning to Antiterrorism Act no. 5/2018 According to International Law ABSTRACT This research aims to analyse Indonesia's compliance to its international human rights obligations as enshrined by the ICCPR, UDHR, and various other sources, through analyzing the human rights limitations set forth by the Antiterrorism Act no. 5/2018 towards the Accused/Defendant and whether they are justified according to the provisions of international law, as well as to find out the human rights protection measures provided by the government of Indonesia which are available for the Accused/Defendant in a terrorism case, and whether it meets the international legal framework regarding human rights protection standard for the context of terrorism cases. The method used to review this issue is normative-qualitative, because this research obtains data from books, journals, laws, House of Representatives' minutes of formulation of law, international treaties, case laws, and UN documents related to the research questions, upon which the data obtained is analyzed through qualitative method which focuses on text-based approach. The conclusion of this research is, firstly, Article 13A and 31A of the Antiterrorism Act which imposes limitation of rights violates the requirement of 'prescribed by law', and Article 13A also violates the principle of 'necessity' and 'proportionality stricto sensu', which means these Articles are not justified according to international law. Secondly, the existing human rights protection to the right to representation, the right to effective investigations of credible allegations of human rights violations, and the right to effective remedies and compensation in cases of violations of rights have yet to meet the standard set forth by the international framework of protection for the context of terrorism cases. Keynotes: human rights, antiterrorism, protection measures.

Kata Kunci : human rights, antiterrorism, protection measures