Analisis Politik Ekonomi dalam Terhambatnya Proses Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan Indonesia

DIANITA KAUTSARINI, Dr. Dedy Permadi

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Perdagangan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap negara, baik yang melibatkan aktor dalam negeri saja ataupun melibatkan aktor diluar negara. Perdagangan melibatkan berbagai macam komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk diantaranya adalah tembakau. Perdagangan tembakau terutama produk olahan tembakau seperti rokok memberikan keuntungan yang tinggi bagi negara, namun juga menimbulkan bahaya bagi kesehatan penduduknya. Jumlah kematian akibat produk tembakau termasuk yang tertinggi di dunia, produk tembakau juga menyebabkan berbagai penyakit berbahaya yang membutuhkan biaya tinggi. Oleh karena itu, banyak negara melakukan tindakan kontrol tembakau atau tindakan pembatasan terhadap produk tembakau untuk mengurangi dampak buruk produk-produk tembakau. Salah satu aturan kontrol tembakau adalah FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) yang dibentuk oleh WHO (World Health Organization). Berbagai negara telah menandatangani FCTC tersebut, namun Indonesia belum menandatanganinya karena Indonesia masih memasukkan industri tembakau dalam industri strategis negara. Walau belum menandatangani FCTC, pemerintah Indonesia telah merancang aturan mengenai tembakau, yaitu Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang telah masuk dalam daftar usulan Undang-Undang oleh DPR sejak tahun 2012. Namun, hingga saat ini belum ada perkembangan mengenai RUU tersebut oleh pemerintah legislatif ataupun eksekutif. Untuk mengetahui alasan terhambatnya RUU Pertembakauan Indonesia disahkan oleh pemerintah, penulis menggunakan model analisis politik ekonomi yang dijelaskan oleh Bump dan Reich. Bump dan Reich menjelaskan bahwa terdapat lima area faktor yang menyebabkan di negara-negara miskin dan berkembang pelaksanaan peraturan kontrol tembakau sulit dilakukan.

Trade is an economic activity carried out by each country, whether involving domestic or foreign actors. Trade involves various kinds of commodities that are required by society, including tobacco. Tobacco trade, especially processed tobacco products such as cigarettes provide high profits for the country, but also poses a danger to the health of its population. The number of deaths due to tobacco products is among the highest in the world, tobacco products also cause various types of dangerous diseases that require high costs. Therefore, many countries take tobacco control or restrictives measure on tobacco products to reduce the adverse effects of tobacco products. One of the tobacco control rules is FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) established by WHO (World Health Organization). Many countries have signed the FCTC, however Indonesia has not signed it yet because Indonesia included the tobacco industry as country's strategic industry. Although Indonesia is not yet signed the FCTC, Indonesian government has designed the regulation of tobacco, namely the draft law on tobacco which has been included in list of proposed laws by parliament since 2012. However, until now there has been no progress regarding to the bill by legislative or executive government. To find out the reason for the obstruction of the bill approval by the government, the writer uses a model of political economy analysis which described by Bump and Reich. Bump and Reich explains that there are five areas of causative factors that make it difficul for poor and developing countries to execute the tobacco control regulations.

Kata Kunci : Analisis Politik Ekonomi (Political Economy Analysis), Hambatan Kebijakan (Trade Barriers), Kontrol Tembakau (Tobacco Control), Rokok (Cigarettes), RUUP.