IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PAHAM POPULISME DI FILIPINA (STUDI KASUS KEBIJAKAN 'WAR ON DRUGS' PRESIDEN DUTERTE)

SPICAH V TATIWAKENG, Dr. Riza Noer Arfani

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Isu hak asasi manusia menjadi perdebatan pada masa pemerintahan Presiden Duterte melalui kebijakan anti-narkoba, war on drugs. Dalam kebijkakan ini Presiden Duterte berusaha memperjuangkan hak ekonomi dan sosial masyarakat Filipina yang menurutnya selama ini diabaikan oleh pemerintahan sebelumnya. Meskipun mendapat berbagai kritik baik nasional maupun internasional, kebijakan war on drugs Duterte mendapat dukungan dan respon positif dari masyarakat lokal. Menggunakan konsep populisme, HAM dan kepentingan nasional, penulis menghubungkan ketiganya untuk melihat bagaimana pandangan populisme mempengaruhi implementasi HAM di bawah pemerintahan Duterte sebagai bagian dari kepentingan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dan menggunakan paradigma post-positivis. Penulis menggunakan paradigma post-positivis untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait implementasi HAM berdasarkan paham populisme melalui kebijakan war on drugs. Hasil penelitian ini melihat bahwa wacana mengenai HAM di Filipina saat ini dipengaruhi oleh interaksi sosial dan juga faktor sejarah. HAM dipandang berdasarkan cara pandang partikular dengan mempertimbangkan urgensi nasional, dalam hal ini terkait masalah narkoba. Pemenuhan HAM diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan sosial masyarakat Filipina yang berdasarkan paham populisme diidentifikasikan sebagai "people." Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa implementasi HAM di Filipina saat ini tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial terkait wacana yang dibangun oleh pemerintahan Duterte dengan memanfaatkan sejarah politik domestik Filipina, khususnya terkait kebijakan anti-narkoba yang meskipun menerima kritik namun tetap didukung oleh masyarakat lokal. Dalam kaitannya dengan diplomasi kemanusiaan, penelitian ini melihat adanya tantangan baru dalam praktek diplomasi kemanusiaan. Keterbatasan ruang bagi diplomasi kemanusiaan yang diberikan pemerintahan Filipina merupakan penyebab utama.

The issue of human rights was debated during President Duterte's reign through his anti-drug policy, war on drugs. In this policy, President Duterte tried to fight for the economic and social rights of the Filipino people who according to him had been ignored by the previous government. Despite various criticisms, both national and international, Duterte's war on drugs policy received support and positive responses from the local community. Using the concepts of populism, human rights, and national interest, the author connects the three to see how the views of populism affect the implementation of human rights under the Duterte government as part of national interests. This research is a qualitative research with a case study method and uses a post-positivist paradigm. The author uses a post-positivist paradigm to answer research questions related to the implementation of human rights based on populism through the policy of war on drugs. The results of this study see that the discourse on human rights in the Philippines is currently influenced by social interaction and also historical factors. Human rights are viewed based on a particular perspective by considering national urgency, in this case related to drug problems. The fulfillment of human rights is prioritized to improve the economic and social quality of Philippine society which based on populism is identified as "people." Based on the results of the study the authors conclude that the implementation of human rights in the Philippines today cannot be separated from social interaction related to the discourse established by the Duterte government by utilizing the history of Philippine domestic politics, specifically related to anti-drug policies which despite receiving criticism but are still supported by local communities. In relation to humanitarian diplomacy, this research sees new challenges in the practice of humanitarian diplomacy. The limited space for humanitarian diplomacy provided by the Philippine government is the main cause.

Kata Kunci : Duterte, poppulisme, HAM, kebijakan 'war on drugs'