ANALISIS PELAKSANAAN HIBAH BENDA BERGERAK DALAM KELUARGA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus Putusan MA Nomor 720 K/PID/2018)

KHOIRUL ANAS, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

2020 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung apakah telah sesuai dengan ketentuan mengenai hibah benda bergerak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan eksistensi ketentuan hibah benda bergerak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setelah keluarnya SEMA 3 Tahun 1963. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah berupa data sekunder didukung dengan data lapangan dari Narasumber. Penggalian data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan kepada beberapa Narasumber. Setelah data terkumpul, data sekunder dan data dari Narasumber tersebut kemudian diolah dan dianalisis. Analisis dilakukan dengan cara kualitatif, dan kesimpulan diuraikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung yang menyatakan Surat Pernyataan Hibah Harta Benda tanggal 12 Februari 2013 dari orang tua kepada anaknya dengan objek hibah berupa ternak sudah sah tanpa dilakukan dengan akta notaris adalah telah sesuai dengan ketentuan hibah benda bergerak dalam KUHPerdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1687, namun ketentuan yang dijadikan dasar pertimbangan adalah SEMA 3 Tahun 1963 yang menyatakan Pasal 1682 KUHPerdata tidak berlaku lagi adalah kurang tepat karena Pasal 1682 KUHPerdata mengatur mengenai hibah benda tidak bergerak. Kedua, SEMA 3 Tahun 1963 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman dan bukan lembaga yang berwenang untuk membuat, mengubah atau mencabut peraturan perundang-undangan. SEMA tidak dapat menyatakan suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku lagi, sehingga ketentuan mengenai hibah benda bergerak tetap merujuk pada ketentuan hibah dalam KUHPerdata.

ABSTRACT This study aimed to discover and analyze if the legal consideration of the Judges of Supreme Court has been in accordance with the provision regarding movable property grants based on Civil Code and the existence of the provision of movable property grants in Civil Code after the issuance of SEMA 3/1963. This study was a normative legal research. Secondary data supported by field data from Informants were used. Data discovery was performed through library study and interviews conducted toward several informants. After data were collected, the secondary data and the data from informants were processed and analyzed. The analysis was performed qualitatively, and the conclusion was drew descriptively. According to the study results, the legal consideration of the Judges of Supreme Court which mentioned that the Letter of Grant of Movable Property dated 12 February 2013 from parents to their children with cattle as the grant object was legitimate without the presence of notarial deed, has been in accordance with the provision of movable property grants in Civil Code as stipulated in Article 1687, however, the provision made as the consideration basis was SEMA 3/1963, which states that Article 1682 of Civil Code is no longer applicable or improper because Article 1682 of Civil Code is regulating about the grants of immovable property. Second, SEMA 3/1963 was issued by Supreme Court as the authorized institution of judiciary, which is not the authorized institution to create, change, or revoke law regulations. SEMA is no longer capable of stating a legal regulation as inapplicable, therefore, the provision regarding movable property grants is still referring to the provision of grants within Civil Code.

Kata Kunci : Hibah, Benda Bergerak, KUHPerdata