Status Kepemilikan Hak Milik atas Tanah dari Warga Negara Indonesia Pribumi Yang Kawin dengan Warga Negara Indonesia Keturunan di Daerah Istimewa Yogyakarta

ANDES WILLI WIJAYA, Dr. Djoko Sukisno, S.H., C.N.

2020 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara ketentuan penegakan larangan Hak Milik oleh WNI Keturunan pada Surat Instruksi Kepala Daerah Nomor K.898/I/A/75 dengan penegakan larangan Hak Milik WNA pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta mengetahui kewajiban persetujuan WNI Keturunan sebagai pasangan kawin dalam penjualan atau pembebanan jaminan atas tanah berstatus Hak Milik dalam harta bersama yang dilakukan oleh WNI Pribumi. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, sedangkan sifatnya adalah deskriptif. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan metode deduksi. Melihat ketentuan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUPA menerapkan affirmative action dalam penerapan larangannya sedangkan Instruksi Kepala Daerah condong pada prinsip preferensi. Perbandingan dalam penerapan larangan antara keduanya terletak pada penentuan kualifikasi penghadap oleh PPAT, respon terhadap larangan, alternatif hak yang diberikan, serta kewenangan pemerintah dalam penegakannya. Penjualan dan pembebanan hak bersama berupa Hak Milik oleh WNI Pribumi yang kawin dengan WNI Keturunan tetap membutuhkan persetujuan pasangan kawinnya.

This thesis was aimed to analyze the comparison between provisions on the enforcement of ban on Right of Ownership by Indonesian Citizen of Foreign Descent in the Instruction Letter of Regional Head Number K.898/I/A/75 and the enforcement of ban on Right of Ownership by Foreign Citizen in Law Number 5 of 1960 on Basic Rules of Agrarian Principles, as well as determining requirement of approval of Indonesian Citizen of Foreign Descent as the marriage partner in sales or imposition of collateral for land with Rights of Ownership in joint property carried out by the Native Indonesian Citizen. The research type was descriptive judicial normative research. The data type was secondary data collected through literature study on primary, secondary and tertiary legal materials. Then, data was analyzed qualitatively with deduction method. Based on the provisions of Article 28 I of 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, Basic Rules of Agrarian Principles (UUPA) implements affirmative action in implementing the ban, while Regional Head Instruction leans toward the principle of preference. The differences between the implementations of the bans are in the determination of qualifications of the appearer by Land Titles Registrar, response to ban, available alternative rights, and government authority in the enforcement. Sales and imposition of joint rights of Rights of Ownership of Native Indonesian Citizen married Indonesian Citizen of Foreign Descent still require the approval of their spouse.

Kata Kunci : Affirmative Action, Hak Milik, WNI Keturunan, ights of Ownership, Indonesian Citizen of Foreign Descent