Tantangan Penerapan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Negeri di Atas Awan Lolai Kabupaten Toraja Utara

MAYA RARA T, Dr. Ambar Widaningrum, MA

2019 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Pengelolaan pariwisata memungkinkan adanya collaborative governance karena memiliki banyak dimensi dan dampak yang luas baik itu ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta melibatkan multi stakeholders. Collaborative governance merupakan sebuah konsep yang berkembang di mana terdapat koordinasi dan hubungan antara banyak pihak dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini juga berkaitan dengan perkembangan paradigma mengenai tata kelola pemerintahan yang dapat dilakukan secara kolektif. Kabupaten Toraja Utara menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan. Dijadikannya pariwisata sebagai sektor unggulan tidak terlepas dari potensi yang dimiliki Kabupaten Toraja Utara yaitu daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata alam. Kawasan Wisata Negeri di Atas Awan Lolai yang muncul dan berkembang selama tiga tahun terakhir kemudian menjadi salah satu daya tarik wisata alam andalan. Perkembangan kawasan yang cukup pesat memberikan dampak yang signifikan terhadap pariwisata Kabupaten Toraja Utara secara umum. Agar pengelolaannya lebih baik dan dampak positif yang ditimbulkan lebih besar lagi, pemerintah daerah menginisiasi untuk menerapkan collaborative governance berbasis konsensus. Namun, penerapan collaborative governance ini mengalami tantangan sehingga belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Pemilihan narasumber didasarkan pada kapasitas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti karena narasumber yang dipilih merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses yang diteliti. Untuk penarikan kesimpulan peneliti melakukan reduksi data dengan memilih informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian dan disajikan dalam uraian naratif agar lebih mudah dipahami. Penerapan collaborative governance berbasis konsensus dalam pengelolaan Kawasan Wisata Negeri di Atas Awan Lolai merupakan sebuah langkah yang baik mengingat tujuan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Toraja Utara. Konsensus dipilih karena dianggap sesuai dengan karakteristik masyarakat Toraja yang masih berpegang pada adat istiadat, salah satunya pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat dengan pendekatan kekeluargaan. Namun dalam penerapannya, collaborative governance ini mendapat banyak tantangan yang berasal dari pihak-pihak terlibat. Tidak dihasilkannya pemahaman bersama mengenai beberapa hal penting mengakibatkan terhambatnya proses membangun kepercayaan bersama. Lebih jauh perbedaan pemahaman dan tidak tumbuhnya kepercayaan menciptakan pertentangan antara pihak yang terlibat padahal sebelumnya sudah ada dorongan untuk berkolaborasi dengan kepemilikan sumber daya yang sama besar. Collaborative governance dalam pengelolaan Kawasan Wisata Negeri di Atas Awan Lolai dapat dikatakan gagal karena tidak memenuhi semua prinsip-prinsip kolaborasi dan tidak mencapai outcome yang diharapkan. Faktor-faktor ekstenal seperti dinamika sosial masyarakat sangat mempengaruhi proses. Collaborative governance menjadi opsi yang baik untuk menyelesaikan beberapa isu publik tetapi hasil yang diharapkan dapat berbeda di tempat yang berbeda dan kondisi yang berbeda.

Tourism management enables collaborative governance because it has many dimensions and broad impacts in terms of economic, social, cultural and environmental and involves multi-stakeholders. Collaborative governance is a developing concept in which there are coordination and relation between many parties in governance. This also relates to the development of paradigms regarding governance that can be done collectively. North Toraja Regency makes tourism as one of the leading sectors. The making of tourism as a leading sector is inseparable from the potential of North Toraja Regency namely the attraction of cultural tourism and natural tourism attraction. Negeri di Atas Awan Lolai tourism area which emerged and developed over the last three years later became one of the regions that have a significant impact on North Toraja Regency tourism generally. For better management and greater positive impacts, the local government has initiated to implement consensus-based collaborative governance. However, the implementation of collaborative governance has experienced challenges that have not been able to solve the existing problems This research was conducted using qualitative methods with a case study approach. In collecting data, the researcher used observation techniques, in-depth interviews, and documentation. The selection of informants is based on the capacity to answer questions raised by the researcher because the selected informants are those who are directly involved in the process under study. To conclude the researcher reduce the data by selecting information related to the focus of the study and presented in narrative descriptions to make it easier to understand. The implementation of consensus-based collaborative governance in the management of Negeri di Atas Awan Lolai tourism area is a good step considering the aim of maximizing the potential of the North Toraja Regency. The consensus was chosen because it was considered following the characteristics of the Toraja people who still adhered to customs, one of which decision making through consensus with a family approach. But in its application, collaborative governance has many challenges that come from the parties involved. The absence of a shared understanding of several important matters resulted in the hindrance of the process of building mutual trust. Further differences in understanding and not growing trust create conflict between the parties involved even though previously there was already an incentive to collaborate with equal ownership of resources. Collaborative governance in the management of Negeri di Atas Awan Lolai tourism area can be said fail because it does not meet all the principles of collaboration and does not achieve the expected outcomes. External factors such as the social dynamics of society greatly influence the process. Collaborative governance is a good option for solving many public issues but the expected results can be different in different places and different conditions.

Kata Kunci : collaborative governance, pariwisata, kawasan wisata Lolai, Toraja Utara/ collaborative governance, tourism, Lolai tourism area, North Toraja