Peran Presiden Abdurrahman Wahid dalam Kebijakan Kesetaraan Gender Periode Tahun 1999-2001

ASHILLY ACHIDSTI, Prof. Muhadjir Darwin, M.A., Ph.D

2020 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan apa peran Presiden Abdurrahman Wahid dalam kebijakan kesetaraan gender tahun 1999-2001. Melalui metode kualitatif, penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan Power Interset Grid dan komunikasi politik sebagai alat analisis. Presiden Abdurrahman Wahid memiliki peran besar bagi formulasi dan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Indonesia. Peran Presiden Abdurrahman Wahid adalah: 1) Menjadikan isu kesetaraan gender menjadi bahasan krusial dalam masa pemerintahan; 2) Menempatkan orang-orang yang memiliki rekam jejak di dunia aktivisme perempuan sebagai aktor berpengaruh pada lingkaran kebijakan kesetaraan gender; 3) Inisiatif menerbitkan kebijakan gender dengan memanfaatkan kewenangan sebagai presiden. Hal itu melahirkan adanya perubahan kelembagaan, penerbitan instruksi presiden pengarusutamaan gender, dan diplomasi penyelamatan buruh migran perempuan. Peran Presiden Abdurrahman Wahid tersebut dapat dicapai karena tiga hal: 1) Pemikiran Abdurrahman Wahid terkait kesetaraan gender yang sudah tertanam sejak Orde Baru; 2) Kolaborasi antara Presiden Abdurrahman Wahid, Kelompok Perempuan, dan Khofifah dalam setiap formulasi dan implementasi kebijakan; dan 3) Corak komunikasi politik Abdurrahman Wahid yang berbeda tergantung kepada siapa target politiknya.

The purpose of this study is to explain the role of President Abdurrahman Wahid was in gender equality policies in 1999-2001. Through qualitative methods, this research answers research questions using Power Interset Grid and political communication as an analytical tools. President Abdurrahman Wahid has a major role in the formulation and implementation of gender equality policies in Indonesia. The role of President Abdurrahman Wahid are: 1) Making an issue of gender equality became a crucial topic in government; 2) Put the right person who have a track record in the women's activism as influential actors in policy circle; 3) Initiative to authorize gender policy by utilizing the authority as president. The roles was produced institutional changes, presidential instruction on gender mainstreaming, and diplomacy to save women migrant workers. The role of President Abdurrahman Wahid can be achieved because of three things: 1) Abdurrahman Wahid's thoughts about gender equality that have been embedded since the New Order; 2) Collaboration between President Abdurrahman Wahid, Women's Group, and Khofifah in each formulation and implementation of policies; and 3) Different forms of Abdurrahman Wahid's political communication depend on who the political targets.

Kata Kunci : formulasi kebijakan, pemetaan aktor, komunikasi politik, kebijakan gender, Presiden Abdurrahman Wahid