KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT OLEH ORANG DENGAN MASALAH KEJIWAAN (ODMK) DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UU NO. 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA

I GUSTI NYOMAN Y W, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2020 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji perlu tidaknya ODMK berada di bawah pengampuan. Tujuan lainnya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji keabsahan perjanjian yang dibuat oleh ODMK yang tidak dalam pengampuan. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan dilengkapi wawancara kepada Narasumber. Penelitian normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan atas berbagai bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sehingga diperoleh Data Sekunder, sedangkan wawancara kepada Narasumber dilakukan dengan pedoman wawancara sehingga diperoleh Data Primer. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data Primer dan Data Sekunder yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan cara berpikir induksi. Terdapat beberapa jawaban dari hasil penelitian ini. Pertama, ODMK tidak perlu berada di bawah pengampuan. Adanya prinsip Keadilan dan prinsip Kepastian Hukum menjadi dasar bahwa ODMK tidak perlu berada dalam pengampuan. Kedua, perjanjian yang dibuat oleh ODMK yang tidak dalam pengampuan adalah sah. Dasar dari sahnya perjanjian yang dibuat oleh ODMK yang tidak dalam pengampuan adalah Pasal 72 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2014 jo. Pasal 20 Permenkes No. 77 Tahun 2015.

The purpose of this research is to determine and to examine the requirement of people living with a mental issue (ODMK) under the amnesty. The side purpose of this research is to find out and to assess the legality of agreement decided by people living with a mental issue (ODMK) that out of the amnesty. This research uses normative method. The normative research is completed by literature study about various legal materials consisting of primary and secondary materials to obtain Secondary Data, while informant�s interview is done by applying the interview guidelines in order to obtain Primary Data. This research uses conceptual approach and statutory approach. Primary and Secondary data are analyzed by using qualitative method and presented descriptively. The conclusion of this research uses induction thinking. There are some results of this research. The first result shows that people living with mental issue need not to be under the amnesty and the second one shows that the agreement made by people living with mental issue under the amnesty is completely legal. The existence of the principle of Justice and the principle of Legal Certainty are the basis that people living with mental issue need not to be under the amnesty. The validity base of the agreement decided by the people living with mental issue (ODMK) out of the amnesty is Article 72 Section 1 Law Number (No). 18 of 2014 jo. Article 20 Minister of Health Regulation No. 77 of 2015.

Kata Kunci : ODMK, Pengampuan, Kecakapan, dan Keabsahan/people with mental issue (ODMK), amnesty, proficiency, and legality.