Analisis Ketangguhan Kota Terhadap Banjir di Sebagian Kota Makassar

MEYDELIN ISANI THOBAN, Dr. Dyah Rahmawati Hizbaron, M.T., M.Sc.

2020 | Skripsi | S1 GEOGRAFI LINGKUNGAN

Membangun kota tangguh bencana merupakan salah satu program pemerintah yang digunakan untuk menghadapai permasalahan yang timbul akibat perubahan iklim dan urbanisasi yang semakin cepat. Kota Makassar merupakan salah satu kota besar yang setiap tahunnya mengalami banjir. Kerugian yang timbul akibat banjir di Kota Makassar pada tahun 2017 dan awal tahun 2019 menggambarkan bahwa Kota Makassar masih belum tangguh terhadap banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kondisi ketangguhan Kota Makassar terhadap banjir sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah serta menilai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan ketangguhan. Penilaian ketangguhan kota terhadap banjir dilakukan di tujuh kecamatan yang merupakan daerah rawan banjir yaitu Kecamatan Biringkanya, Kecamatan Tamanlanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Panakukang, Kecamatan Manggalan, Kecamatan Rappocini, dan Kecamatan Tamalate. Ketangguhan Kota dinilai berdasarkan kapasitas mencegah, kapasitas menghadapi, dan kapasita merespon dan adaptif yang digambarkan dari ketangguhan sistem kota yaitu fisik, sosial, ekonomi, dan institusional. Ketangguhan Kota secara keseluruhan dinilai melalui pemodelan menggunakan Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE). Penilaian upaya pemerintah dilakukan dengan metode wawancara yang berpedoman pada Scorecad sepuluh kriteria pemerintah dalam meningkatkan ketangguhan kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketangguhan di sebagian Kota Makassar terhadap banjir masih dominan kelas sedang yang bervariasi di setiap kecamatan. Dua kecamatan memiliki ketangguhan yang sedang yaitu Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini yang dipengaruhi oleh kondisi fisik dan sosial. Kecamatan Tallo, Kecamatan Biringkanya dan Kecamatan Panakukang memiliki ketangguhan sedang karena pengaruh sistem ekonomi yang menyebabkan kedua kecamatan tersebut dapat mengalami proses pemulihan yang lambat. Kecamatan Tamanlanrea memiliki ketangguhan sedang karena pengaruh sistem institusional dan Kecamatan Manggala dipengaruhi oleh sistem fisik yang masih kurang mampu mencegah terjadinya banjir. Upaya Pemerintah Kota Makassar secara umum masih berfokus pada kriteria pemulihan dan respon ketika terjadi bencana sedangkan pelaksanaan dan peningkatan ketangguhan belum mendapat perhatian yang cukup.

Building a disaster-resilient city is one of the government programs used to deal with climate change and rapid urbanization. Makassar City is one of the big cities that floods every year. Losses arising from flooding in Makassar City in 2017 and early 2019 illustrate that Makassar City is still not resilient to flooding. This study aims to assess the condition of Makassar City's resilience to flooding as an evaluation material for the government and assess the efforts made by the government to improve resilience. An assessment of the city's resilience for flooding was carried out in seven sub-districts which are areas prone to flooding namely Biringkanya District, Tamanlanrea District, Tallo District, Panakukang District, Manggala District, Rappocini District, and Tamalate District. City resilience is assessed based on the capacity to prevent, the capacity to deal with, and the capacity to respond and be adaptive as illustrated by the resilience of the city system, named physical, social, economic, and institutional. The overall toughness of the City is assessed through modelling using the Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE). The assessment of government efforts is carried out using the interview method which is guided by Scorecad's ten criteria of government in increasing the resilience of the city. The research result showed that Makassar's resilience against flooding was still dominant in the middle class which varied in each district. Two sub-districts have moderate resilience, namely Tamalate and Rappocini sub-districts, which are influenced by physical and social conditions. Tallo Subdistrict, Biringkanya Subdistrict and Panakukang Subdistrict have moderate resilience due to the influence of the economic system which caused the two sub-districts to experience a slow recovery process. Tamanlanrea District has moderate resilience because of the influence of the institutional system and Manggala District is influenced by a physical system that is still unable to prevent flooding. The efforts of the Makassar City Government, in general, are still focused on the criteria of recovery and response when a disaster occurs while the implementation and improvement of resilience have not received enough attention.

Kata Kunci : Ketangguhan Kota, Pemerintah, Banjir, Makassar