DISHARMONI NORMA DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL

TAUFIK HIDAYAT, Dian Agung Wicaksono , S.H., LL.M.

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 hanya merubah 1 Pasal saja dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004. Apakah perubahan tersebut telah menyelesaikan permasalahan atau justru menimbulkan permasalahan baru berupa disharmoni norma. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan disharmoni norma dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak uji Materil, mengetahui dampak disharmoni norma terhadap kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan disharmoni norma. Kesimpulan penelitian ini yakni Disharmoni norma dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011 yakni mengenai kewenangan menguji formil dan subyek hukum pemohon pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dampak disharmoni Disharmoni norma dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011 menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut dapat terlihat dari perbedaan bunyi norma, perbedaan penafsiran dan perbedaan pelaksanaan norma.

Supreme Court Regulation Number 1 of 2011 only changes 1 Article from Supreme Court Regulation Number 1 of 2004. Whether the change has resolved the problem or has actually created a new problem in the form of disharmony norms. The purpose of this study was to determine and analyze the disharmony norms problem in the Supreme Court Regulation Number 1 of 2011 concerning Material Review, to find out the impact of disharmony norms on legal certainty. Research is normative legal research which is also called doctrinal law research. The data obtained will be analyzed qualitatively then presented descriptively by describing, explaining and describing the disharmony norm problem. The conclusion of this research is Disharmony norms in Supreme Court Regulation Number 1 of 2011 concerning the authority to examine the formal (formal review) and legal subjects of applicants testing the laws and regulations under the law. Impact of Disharmony norms in Supreme Court Regulation Number 1 of 2011 cause legal uncertainty (violates the principle of legal certainty : laws and decisions must be definite and clear). The legal uncertainty can be seen from differences in sound norms, differences in interpretation and differences in the implementation of norms.

Kata Kunci : Disharmoni Norma, Peraturan Mahkamah Agung, Hak Uji Materiil