Analisis Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Berimplikasi Terhadap Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal (Studi Kasus Tour Guide Ilegal di Kecamatan Kuta)

GRACE INDAH, Prof. Dr. Ari Hernawan S., H., M., Hum

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) implikasi kebijakan bebas visa kunjungan terhadap keberadaan TKA ilegal (studi kasus tour guide ilegal di Kecamatan Kuta), (2) upaya Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai dan Disnaker dan ESDM Provinsi Bali dalam Melindungi Tenaga Kerja Lokal dari Keberadaan TKA Ilegal di Kecamatan Kuta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. penelitian hukum normatif empiris dilakukan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian empiris dilakukan di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Bali dengan responden sebagai berikut: (1) Kepala Bagian Intelijen dan Penindakan Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, (2) Pegawai Disnaker dan ESDM Provinsi Bali, (3) Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali. Data primer dan sekunder yang peroleh kemudian dianalisa dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Kebijakan Bebas Visa Kunjungan berimplikasi terhadap keberadaan TKA ilegal, faktor penyebabnya terlalu banyaknya negara penerima bebas visa kunjungan, kemudian tidak adanya pengaturan secara spesifik mengenai tujuan kunjungan yang mendapat kebijakan bebas visa, selain itu kurangnya pengawasan akibat kurangnya koordinasi antara instansi terkait, serta belum maksimalnya kinerja imigrasi. (2) Upaya yang dilakukan oleh Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai yaitu Meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, membentuk corporate university, melakukan sosialisasi dengan konsep corporate university di instansi lain yang terkait. Sedangkan Disnaker dan ESDM Provinsi Bali juga melakukan upaya preventif yaitu lebih memaksimalkan lagi pengawasan terhadap tenaga kerja asing dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan melakukan upaya represif juga ditemukan TKA ilegal di Bali.

The purpose of this research is to find out and analyze (1) the implications of the visa exemption policy to the existence of illegal foreign workers in Kuta District, (2) Efforts of Ngurah Rai's Immigration Checkpoint and Office of Labor and Transmigration of the Province of Bali in protecting local workers from illegal foreign workers in Kuta District. This research is a normative-empirical legal research. Empirical normative legal research is carried out with field research to obtain primary data and library research to obtain secondary data. Empirical research was conducted in Kuta Sub-district Badung Regency, Bali with the following respondents: (1) Head of the Ngurah Rai's Immigration Checkpoint, (2) Employees of the Office of Labor and Transmigration of the Province of Bali, (3) Chairperson of the Indonesian Tourism Guides Association (HPI) Bali. Primary and secondary data obtained then analyzed by qualitative methods. Based on the results of the study it can be concluded that (1) Visa exemption policy has implications for the presence of illegal foreign workers, the causes are too many countries receiving visa free visits, then there is no specific regulation regarding the purpose of the visit which gets visa exemption policy, besides the lack of supervision due to lack of coordination between related agencies, as well as not yet maximizing immigration performance. (2) Efforts Ngurah Rai's Immigration Checkpoint namely, improving the quality of supervision, strengthening coordination with relevant agencies, forming a corporate university, conducting socialization with the concept of corporate universities in other relevant agencies. While the Office of Labor and Transmigration Province of Bali also undertook preventive efforts, namely maximizing the oversight of foreign workers and coordinating with relevant agencies in carrying out supervision and carrying out repressive measures also found illegal foreign workers in Bali.

Kata Kunci : Visa, Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Ilegal